SUMENEP, MaduraPost - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sapeken 2, Kabupaten Sumenep, dilaporkan tidak berjalan sejak awal jadwal operasional pada Senin (13/7/2026).
Kondisi tersebut dipicu karena Kepala SPPG berinisial AH disebut tidak diketahui keberadaannya, sehingga aktivitas produksi hingga penyaluran makanan bergizi kepada para penerima manfaat (PM) berhenti total.
Merespons persoalan itu, seluruh relawan dan pegawai SPPG Sapeken 2 menyusun laporan khusus (Lapsus) yang ditandatangani bersama.
Dokumen tersebut telah disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) melalui jalur koordinasi, sekaligus diteruskan kepada Koordinator Kecamatan (Korcam) Sapeken sebagai bentuk keberatan atas kondisi yang terjadi.
Akuntan SPPG Sapeken 2, Chrisna Sangandea F.M., mewakili para relawan menjelaskan, AH terakhir kali terlihat berada di dapur pada 19 Juni 2026. Setelah itu, berbagai upaya komunikasi yang dilakukan oleh relawan, pegawai, hingga mitra penyelenggara tidak pernah memperoleh tanggapan.
"Kami bersama PIC dan seluruh relawan sudah mengajukan Lapsus kepada pihak yang berwenang di Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Korcam Sapeken dan Korwil Sumenep," kata Chrisna, Kamis (16/7/2026).
Ia mengatakan, berbagai upaya menghubungi kepala SPPG tersebut telah dilakukan berulang kali. Namun hingga kini, tidak ada respons yang diterima dari yang bersangkutan.
Chrisna juga mengungkapkan, sebelum tidak lagi diketahui keberadaannya, AH disebut sudah jarang berada di lokasi dapur.
Menurutnya, sebagian pekerjaan lebih banyak dilakukan dari kediamannya di Kalisangka, Kecamatan Kangean.
Akibatnya, proses persetujuan anggaran kerap mengalami keterlambatan, bahkan baru selesai pada malam hari atau bergeser ke hari berikutnya.
Situasi tersebut, lanjut Chrisna, ikut menghambat proses produksi makanan serta distribusinya. Selain itu, beban kerja Akuntan (AK) dan Ahli Gizi (AG) menjadi bertambah karena harus menunggu penyelesaian administrasi.
Ia menambahkan, ketika kepala SPPG datang ke dapur pun, perannya lebih banyak sebatas memberikan arahan dan menyetujui administrasi, tanpa terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional harian.
"Sementara pengawasan seluruh aktivitas dapur seharusnya menjadi tanggung jawabnya," tandas Chrisna.
Dampak dari kekosongan pimpinan juga dirasakan oleh pihak mitra. Mitra SPPG Sapeken 2, Evi Sumartini, menilai kondisi tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap mitra, meski selama ini mereka berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada penerima manfaat.
"Ini berimplikasi pada anggapan mitra yang tidak baik, padahal mitra memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik," ujar Evi.
Sementara itu, Korcam SPPG Sapeken, Dedy Permadi, membenarkan bahwa laporan dari relawan telah diterima. Ia menyebutkan, penyusunan laporan khusus merupakan arahan dari Koordinator Wilayah (Korwil).
"Laporannya sudah saya terima, dan akan kami kirimkan ke Korwil," kata Dedy.
Menanggapi laporan tersebut, Korwil SPPG Sumenep, Moh. Kholilurrahman Hidayatullah, memastikan pihaknya akan memproses laporan apabila seluruh informasi yang disampaikan terbukti benar.
"Jika benar hal itu terjadi, silakan buatkan laporan khusus kepada kami. Nanti akan kami tindaklanjuti dengan mengirimkan ke KPPG. Selain itu, kami juga akan menindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret," ujarnya.
Ia menegaskan, keberlangsungan program MBG harus tetap menjadi prioritas karena merupakan program strategis pemerintah yang ditujukan untuk masyarakat.
"Kami komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya penerima manfaat," tukasnya.***
