Akibatnya, proses persetujuan anggaran kerap mengalami keterlambatan, bahkan baru selesai pada malam hari atau bergeser ke hari berikutnya.
Situasi tersebut, lanjut Chrisna, ikut menghambat proses produksi makanan serta distribusinya. Selain itu, beban kerja Akuntan (AK) dan Ahli Gizi (AG) menjadi bertambah karena harus menunggu penyelesaian administrasi.
Ia menambahkan, ketika kepala SPPG datang ke dapur pun, perannya lebih banyak sebatas memberikan arahan dan menyetujui administrasi, tanpa terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional harian.
"Sementara pengawasan seluruh aktivitas dapur seharusnya menjadi tanggung jawabnya," tandas Chrisna.
Dampak dari kekosongan pimpinan juga dirasakan oleh pihak mitra. Mitra SPPG Sapeken 2, Evi Sumartini, menilai kondisi tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap mitra, meski selama ini mereka berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada penerima manfaat.
"Ini berimplikasi pada anggapan mitra yang tidak baik, padahal mitra memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik," ujar Evi.
Sementara itu, Korcam SPPG Sapeken, Dedy Permadi, membenarkan bahwa laporan dari relawan telah diterima. Ia menyebutkan, penyusunan laporan khusus merupakan arahan dari Koordinator Wilayah (Korwil).
"Laporannya sudah saya terima, dan akan kami kirimkan ke Korwil," kata Dedy.
Menanggapi laporan tersebut, Korwil SPPG Sumenep, Moh. Kholilurrahman Hidayatullah, memastikan pihaknya akan memproses laporan apabila seluruh informasi yang disampaikan terbukti benar.
