SUMENEP, MaduraPost - Aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota DPRD Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, selama masa Reses III Tahun Sidang 2026 didominasi permintaan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan publik, hingga penguatan sektor ekonomi kerakyatan. Temuan itu disampaikan tujuh fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD, Jumat (10/7/2026).

Hasil reses tersebut akan menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi DPRD bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep dalam merumuskan kebijakan pembangunan sekaligus menentukan arah penganggaran daerah pada periode mendatang agar sesuai kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah pemilihan.

Reses yang berlangsung sejak 30 Juni hingga 7 Juli 2026 dimanfaatkan para legislator untuk turun langsung ke tengah masyarakat. Dalam kegiatan itu, anggota dewan menyerap berbagai masukan, keluhan, hingga usulan pembangunan dari konstituennya.

Ketua DPRD Sumenep, Zainal Arifin mengatakan, reses merupakan bagian dari tugas konstitusional anggota DPRD sebagai sarana menyerap suara masyarakat secara langsung.

"Reses merupakan kewajiban anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung di daerah pemilihannya. Melalui kegiatan ini, berbagai persoalan, kebutuhan, dan harapan masyarakat dapat diketahui secara nyata," ujarnya, Jumat (17/7).

Menurut Zainal, seluruh masukan yang dikumpulkan dari masing-masing fraksi tidak akan berhenti sebagai laporan semata, tetapi menjadi acuan dalam penyusunan program pembangunan dan alokasi anggaran daerah.

"Seluruh hasil reses yang disampaikan masing-masing fraksi akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran daerah, mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga penguatan perekonomian masyarakat," katanya.

Dari laporan yang disampaikan tujuh fraksi, kebutuhan pembangunan infrastruktur menjadi aspirasi yang paling banyak disuarakan masyarakat.

Selain itu, warga juga meminta perhatian pemerintah terhadap peningkatan pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, pemberdayaan ekonomi, hingga kesejahteraan sosial.