SUMENEP, MaduraPost - Ratusan satuan pendidikan di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, hingga kini masih dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt) karena belum memiliki kepala sekolah (kepsek) definitif.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep memastikan proses pengisian jabatan tersebut kini memasuki tahap akhir.
Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo mengatakan, seluruh tahapan administrasi pengangkatan kepala sekolah sedang berjalan dan berkasnya telah sampai di mejanya untuk diproses lebih lanjut.
“Untuk kepala sekolah yang kosong sekarang masih proses, dan sudah ada di meja saya,” ujar Achmad Fauzi, Sabtu (18/7).
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep, Mohammad Iksan, mengungkapkan terdapat 287 sekolah yang belum memiliki kepala sekolah definitif. Jumlah tersebut terdiri atas 280 Sekolah Dasar (SD) dan tujuh Sekolah Menengah Pertama (SMP).
“Sedangkan tujuh lainnya merupakan Sekolah Menengah Pertama (SMP),” kata Iksan.
Menurutnya, sebenarnya cukup banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan kepala sekolah. Namun, sebagian memilih tidak mengikuti proses karena khawatir ditempatkan di wilayah kepulauan.
Disdik telah membuka kesempatan kepada sekitar 1.300 ASN dengan menyebarkan berkas pendaftaran. Akan tetapi, hanya 247 orang yang mengembalikan formulir melalui sistem yang telah disediakan.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 32 ASN menyatakan bersedia menjadi kepala SMP, sedangkan 217 ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK mendaftar sebagai calon kepala SD.
“Untuk yang SD, sisanya akan dilakukan seleksi tahap kedua. Sementara akan ditunjuk Plt dulu,” jelasnya.
Bupati Fauzi menambahkan, sebelum surat keputusan pengangkatan diterbitkan, Pemkab Sumenep masih harus menyelesaikan prosedur administratif dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Setelahnya, BKN akan mengirimkan surat balasan kepada Pemkab Sumenep. Kami targetkan bulan ini selesai,” ungkapnya.
Ia juga menanggapi adanya ASN yang enggan mengikuti seleksi karena mempertimbangkan lokasi penugasan yang jauh dari tempat tinggal.
Menurutnya, pemerintah daerah tengah berupaya mencarikan solusi agar penempatan kepala sekolah dapat lebih dekat dengan domisili masing-masing.
“Kami lagi koordinasi untuk mendekatkan penempatan kepsek dengan domisilinya,” pungkasnya.***
