SUMENEP, MaduraPost - Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sumenep, Hairul Anwar, menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan investasi jangka panjang pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat.

Karena itu, menurutnya, evaluasi seharusnya difokuskan pada penyempurnaan sistem pelaksanaan, bukan menghentikan program tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Hairul saat menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) "NgomBe (Ngobrol MBG): Program Berdampak, Lanjut atau Tidak?" yang diselenggarakan DPC Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Sumenep di Tanean Cafe, Kamis (9/7/2026).

Menurut politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu, Program MBG merupakan implementasi amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan gizi sejak usia dini.

"Program ini merupakan salah satu instrumen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Anak-anak dipersiapkan sejak dalam kandungan hingga usia sekolah agar menjadi generasi penerus yang berkualitas," ujarnya, Kamis pagi.

Pria yang akrab disapa Mas Irul ini menjelaskan, anggaran MBG yang selama ini menjadi perhatian publik berasal dari kebijakan efisiensi belanja di berbagai kementerian dan lembaga negara, sehingga dialihkan untuk program yang dinilai memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

"Anggaran MBG berasal dari hasil efisiensi belanja pemerintah. Dana yang sebelumnya digunakan untuk kegiatan yang kurang prioritas kemudian dialihkan agar manfaatnya lebih dirasakan masyarakat," katanya.

Ia mengakui pelaksanaan MBG sempat memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Namun, menurutnya, polemik tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh narasi yang berkembang daripada substansi program itu sendiri.

"Program yang baik sekalipun bisa dipersepsikan negatif apabila narasi yang berkembang tidak utuh. Karena itu masyarakat perlu mendapatkan informasi yang benar mengenai tujuan dan manfaat MBG," tuturnya.

Mas Irul menilai, pemenuhan gizi menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Menurutnya, sarana pendidikan yang memadai tidak akan memberikan hasil optimal apabila peserta didik datang ke sekolah dalam kondisi lapar.

"Percuma membangun sekolah yang bagus kalau anak-anak belajar dalam keadaan lapar. Pemenuhan gizi menjadi modal utama agar mereka dapat mengikuti proses belajar dengan baik," ucapnya.

Selain berdampak pada sektor pendidikan, Hairul menyebut MBG juga mampu menciptakan efek berganda terhadap perekonomian daerah melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, hingga pemasok bahan pangan.

"Program ini membangun ekosistem ekonomi. Petani, peternak ayam, peternak telur, nelayan hingga UMKM ikut merasakan manfaat karena kebutuhan bahan baku terus meningkat," jelasnya.

Meski demikian, Mas Irul menegaskan pelaksanaan MBG tetap harus dievaluasi secara berkala agar berbagai kendala di lapangan dapat segera diperbaiki.

"Yang harus diperbaiki adalah sistem pelaksanaannya, bukan programnya. Kalau ada kekurangan, lakukan evaluasi sehingga pelaksanaannya semakin baik dan manfaatnya semakin dirasakan masyarakat," tegasnya.

Ia juga mengapresiasi FGD yang digelar PWRI Sumenep karena dinilai menjadi ruang dialog antara pemerintah, legislatif, media, dan masyarakat untuk merumuskan rekomendasi dalam penyempurnaan pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.***