SUMENEP, MaduraPost - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pangan peserta didik, tetapi juga dirancang sebagai strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas gizi, memperkuat ekonomi daerah, serta menekan angka kemiskinan.
Komitmen itu mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) "NgomBe (Ngobrol MBG): Program Berdampak, Lanjut atau Tidak?" yang digelar DPC Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Sumenep di Tanean Cafe, Kamis (9/7/2026).
Dalam forum tersebut, Kepala KPPG Surabaya, Kusmayanti, menegaskan bahwa MBG merupakan program nasional yang menyasar berbagai aspek pembangunan, bukan sekadar membagikan makanan kepada anak sekolah.
Menurutnya, intervensi gizi dilakukan secara berkelanjutan mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, balita hingga peserta didik agar mampu menciptakan generasi emas Indonesia pada masa mendatang.
"Tujuan MBG bukan hanya memberi makan anak sekolah. Program ini memiliki sasaran di bidang gizi, pendidikan, ekonomi, dan pengentasan kemiskinan. Harapannya, anak-anak yang menerima manfaat hari ini akan menjadi generasi emas Indonesia 20 tahun mendatang," ujar Kusmayanti, Kamis pagi.
Ia menjelaskan, pemerataan akses terhadap makanan bergizi menjadi perhatian pemerintah, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah dengan keterbatasan akses pangan, termasuk daerah kepulauan.
Selain itu, program tersebut juga menjadi sarana edukasi bagi anak-anak untuk membiasakan pola makan sehat dan bergizi seimbang sejak usia dini.
Kusmayanti menambahkan, MBG turut memberikan dampak ekonomi karena anggaran negara berputar langsung di daerah melalui operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"APBN yang dialokasikan untuk MBG langsung menggerakkan ekonomi masyarakat. Ada relawan yang memperoleh penghasilan, kemudian petani, peternak, nelayan, UMKM hingga toko sembako ikut menikmati perputaran ekonomi dari kebutuhan bahan baku SPPG," katanya.
Ia mencontohkan, kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar seperti telur, daging, sayur, dan beras menciptakan permintaan yang stabil terhadap produk lokal sehingga memberi manfaat bagi pelaku usaha di daerah.
Menanggapi usulan agar anggaran MBG dibagikan dalam bentuk uang tunai kepada masyarakat, Kusmayanti menegaskan hal itu tidak memungkinkan karena penggunaan APBN harus memenuhi prinsip akuntabilitas dan dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme administrasi negara.
"Semua anggaran negara harus dapat diaudit. Karena itu dibangun sebuah ekosistem yang melibatkan mitra, pemasok, hingga berbagai pihak agar pengelolaannya transparan dan akuntabel," jelasnya.
Ia juga menyampaikan Badan Gizi Nasional (BGN) terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG di berbagai daerah sebagai bentuk pengawasan agar program berjalan sesuai ketentuan.
Kusmayanti mengapresiasi inisiatif PWRI Sumenep yang menggelar forum diskusi tersebut. Menurutnya, media memiliki peran penting dalam memberikan edukasi sekaligus menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat mengenai pelaksanaan Program MBG.
Sementara itu, Sekretaris Satgas MBG Kabupaten Sumenep, Diah Evi Nuraini, mengatakan Satgas MBG dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 41 Tahun 2025 tentang petunjuk teknis tata kelola MBG.
Ia menjelaskan, tugas utama Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Satgas MBG adalah mempercepat pelaksanaan program serta memberikan fasilitasi kepada seluruh pihak yang terlibat.
"Peran kami bukan menjalankan teknis operasional, melainkan mempercepat pelaksanaan melalui promosi, edukasi, koordinasi, dan fasilitasi lintas perangkat daerah," ujarnya.
Menurut Evi, pemerintah daerah memberikan dukungan melalui berbagai perangkat daerah, mulai dari pelayanan administrasi, pengelolaan limbah, penyediaan infrastruktur pendukung, hingga pelibatan kader Posyandu sebagai ujung tombak edukasi kepada masyarakat.
Selain itu, Satgas MBG juga secara rutin menerima, memverifikasi, dan menindaklanjuti berbagai laporan, kritik, maupun masukan dari masyarakat dengan melakukan pengecekan langsung ke lapangan.
"Setiap ada aduan kami turun bersama tim untuk melakukan verifikasi. Hasil monitoring tersebut menjadi bahan evaluasi sehingga berbagai kekurangan dapat segera diperbaiki demi optimalnya pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Sumenep," pungkasnya.***
