PAMEKASAN, MaduraPost – Bidan desa di wilayah Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, dipaksa kritis melawan kepala desa yang sering memanfaatkan anggaran Posyandu.
Padahal program tersebut sejatinya secara teknis diketahui bidan. Hal tersebut disampaikan oleh Aktivis LSM KPK Nusantara Fatholla.
Belakang Fatholla sering mendapatkan kabar jika bidan desa kalah kekuatan dengan kepala desa jika menyoal seputar anggaran yang direncanakan.
Akibatnya bidan pun manut meski terkadang dalam kegiatan Posyandu, bidan harus menyisakan uang kantong pribadi.
Salah satu contohnya adalah kader Posyandu sering diberi jatah honor yang tidak setimpal. Parahnya ada yang tidak diberi meski hanya sepeserpun.
“Ini suatu persoalan yang rumit yang jarang diketahui publik. Banyak bidan itu meronta mau protes ini-itu tapi tidak punya ruang untuk kritis,” kata Fatholla.
Selain itu Fatholla mengungkapkan, Kepala Desa dalam memanfaatkan kegiatan Posyandu, tinggal hanya maninggikan anggaran, meski secara teknis kegiatan berada di tangan bidan.
“Saya meyakini data bidan soal jumlah balita dan lansia tidak akan sama dengan laporan yang dibuat desa. Bidan secara jujur misalkan hanya menerima balita sebanyak 80 balita, Desa ini bisa membuat laporan bisa angka di atasnya,” ungkapnya.
Sebelumnya, Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Pamekasan, menyebutkan bahwa mayoritas kegiatan Posyandu Desa di Kabupaten Pamekasan, khususnya wilayah Kecamatan Waru, banyak yang janggal.
Penyebabnya, Pegiat LSM KPK Nusantara tersebut mengungkapkan jika nominal anggaran dengan realita kegiatan di bawah tidak sebanding. Sebagaimana data dilansir dari sid.kemendesa.go.id.
(mp/red)
