SUMENEP, MaduraPost - Rencana penggunaan teknologi electronic voting (e-voting) dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2027 di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, tidak cukup hanya bermodal kecanggihan sistem.
Kesiapan infrastruktur, pengawasan, dan kepercayaan masyarakat justru menjadi pekerjaan besar yang harus dituntaskan pemerintah daerah.
Hal itu menjadi perhatian anggota Komisi I DPRD Sumenep dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hairul Anam. Ia menyampaikan sejumlah hal yang perlu diperhitungkan sebelum sistem pemungutan suara elektronik diterapkan di seluruh desa.
Menurut Hairul, teknologi tersebut memang menawarkan sejumlah keuntungan. Penghitungan suara berpotensi lebih cepat, risiko surat suara rusak dapat ditekan, serta peluang praktik politik uang diharapkan semakin berkurang.
Namun, kondisi geografis Sumenep yang memiliki wilayah kepulauan membuat penerapannya tidak bisa disamaratakan. Ketersediaan listrik dan akses internet masih menjadi persoalan yang harus mendapat perhatian serius.
“E-Voting sangat efektif untuk kecepatan rekapitulasi dan menekan politik uang serta surat suara rusak. Tapi efektivitas ini hanya terjadi jika infrastruktur siap. Di Sumenep, khususnya kepulauan, tantangan listrik dan jaringan internet masih menjadi PR,” ujar Hairul, Rabu (11/11).
Persoalan berikutnya berada pada mekanisme pengawasan. Hairul mengingatkan bahwa penggunaan teknologi digital tidak lantas membuat proses pemilihan berjalan otomatis tanpa pengawasan yang ketat.
Justru, menurut dia, pengawasan harus diperluas hingga menyentuh aspek teknis yang sebelumnya tidak menjadi perhatian utama dalam pemungutan suara konvensional. Mulai dari perangkat, server, keamanan sistem, hingga rekam jejak digital setiap tahapan pemilihan.
“E-Voting bukan menghilangkan pengawasan, tapi mengubah polanya. Dari yang dulu mengawasi pencoblosan kertas, sekarang harus mengawasi sistem, server, dan audit trail digital,” jelasnya.
Karena itu, Hairul menilai peningkatan kapasitas sumber daya manusia tidak boleh ditempatkan sebagai agenda pelengkap.
Badan Permusyawaratan Desa (BPD), panitia Pilkades, serta para saksi harus dibekali pemahaman teknis agar mampu menjalankan sekaligus mengawasi sistem elektronik tersebut.
“Butuh perjalanan cukup panjang ini. Tanpa kesiapan sumber daya manusia, penerapan teknologi tersebut khawatir justru menimbulkan kecurigaan baru di tengah masyarakat,” paparnya.
Di sisi lain, komunikasi antara DPRD dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep juga perlu diperkuat.
Hairul mengingatkan bahwa persiapan Pilkades berbasis elektronik tidak bisa dibebankan kepada satu organisasi perangkat daerah saja.
Ada sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan secara lintas sektor. Di antaranya penyusunan aturan teknis berupa peraturan daerah (Perda) dan peraturan bupati (Perbup), pencocokan data pemilih bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta pelaksanaan uji coba di desa percontohan.
“Kami akan terus berkoordinasi untuk menekankan kesiapan agar ini berjalan mulus. DPMD tidak bisa jalan sendiri. Harus ada regulasi turunan yang jelas berupa Perbup dan perda tentang Pilkades E-Voting,” tegasnya.
Hairul pada prinsipnya mendukung pembaruan mekanisme demokrasi di tingkat desa. Hanya saja, ia meminta pemerintah daerah tidak menjadikan target penerapan teknologi sebagai alasan untuk mengabaikan kesiapan mendasar.
Sebab, tantangan e-voting bukan semata-mata persoalan perangkat dan koneksi internet. Penerimaan masyarakat serta keyakinan warga bahwa hasil pemilihan benar-benar transparan juga menjadi faktor penting.
Terkait rancangan regulasi yang sebelumnya diusulkan DPMD Sumenep, Hairul mengungkapkan pembahasannya belum berlanjut ke tahap berikutnya. Pemerintah daerah masih menanti kepastian aturan yang lebih tinggi sebagai landasan pelaksanaan pemilihan elektronik.
Untuk sementara, pelaksanaan Pilkades masih mengacu pada Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah melalui Permendagri Nomor 72 Tahun 2020.
Selain itu, pemerintah daerah juga perlu memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
“Jadi untuk saat ini hanya sebatas drafting saja, belum dibahas lebih lanjut sambil menunggu Permendagri baru soal pemilihan e-voting seperti yang termaktub dalam Putusan MK Nomor 147/PUU-VII/2009,” ungkapnya.
Ia berharap DPMD tidak sekadar menyiapkan konsep regulasi di atas kertas. Pembekalan teknis kepada penyelenggara dan simulasi terbuka perlu dilakukan agar masyarakat dapat memahami cara kerja sistem sebelum diterapkan secara luas.
Bagi Hairul, keberhasilan digitalisasi Pilkades tidak cukup diukur dari seberapa cepat suara dapat dihitung. Lebih penting lagi, setiap tahapan harus bisa dipertanggungjawabkan dan hasilnya dipercaya masyarakat.
“Jangan sampai teknologi canggih tapi pengawasannya lemah. Kuncinya tetap di transparansi,” tukasnya.***
