SUMENEP, MaduraPost - Perkara dugaan pemalsuan tanda tangan yang menyeret klien Zamrud Khan sebagai tersangka memunculkan sejumlah pertanyaan baru.
Tim kuasa hukum kini meminta Polresta Sumenep, Madura, Jawa Timur, membuka kembali konstruksi penyidikan, sekaligus menjelaskan perkembangan laporan lain yang disebut belum menemukan kejelasan sejak 2024.
Keberatan itu disampaikan setelah tim kuasa hukum mendatangi Polresta Sumenep, Senin (9/11/2026). Mereka ingin memperoleh kepastian mengenai sejumlah perkara yang ditangani Unit Pidana Umum (Pidum) dan Pidana Khusus (Pidsus).
Bagi Zamrud, persoalan paling mendasar justru terletak pada alasan penyidik menetapkan kliennya sebagai tersangka. Ia mempertanyakan keterlibatan kliennya dalam dugaan pemalsuan tanda tangan, sementara berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, tanda tangan sekretaris desa dalam dokumen yang dipersoalkan disebut dibuat oleh Kepala Desa Talango, Adnan.
"Klien kami ini sebenarnya tidak mengetahui, tidak melihat, dan tidak melakukan rangkaian tindak pidana yang dituduhkan, seperti pemalsuan tanda tangan. Karena hal tersebut sudah diakui bahwa tanda tangan salah satu sekdes itu ditandatangani oleh kepala desa atas nama Adnan. Namun, entah bagaimana prosesnya, klien kami juga dikembangkan dan ditetapkan sebagai tersangka," ungkap Zamrud, Senin (9/11/2026) siang di Mapolresta Sumenep.
Kondisi tersebut membuat pihaknya meminta penyidik menggelar kembali perkara untuk menguji dasar hukum dan alat bukti yang digunakan. Menurut Zamrud, penetapan tersangka semestinya disertai konstruksi hukum yang dapat dijelaskan secara terang, bukan menyisakan pertanyaan bagi pihak yang berperkara.
"Kehadiran kami ke Polresta Sumenep hari ini ingin menanyakan sekaligus meminta gelar kembali. Seperti apa konstruksinya sehingga klien kami juga ditetapkan sebagai tersangka?," tegasnya.
Di luar perkara yang menjerat kliennya, Zamrud juga mempertanyakan nasib laporan dugaan pemalsuan dokumen oleh pihak lain dan penyerobotan tanah. Kedua persoalan itu, menurut dia, belum memperlihatkan perkembangan yang memberikan kepastian hukum.
Ia menjelaskan, awal mula persoalan berkaitan dengan upaya kliennya mengurus sertifikat tanah. Dalam pandangannya, sengketa mengenai siapa pemilik sah atas sebidang tanah harus ditempatkan secara tepat dalam ranah hukum perdata apabila terdapat pihak lain yang mengajukan klaim kepemilikan.
