"Klien kami adalah korban yang sedang mengurus sertifikat tanahnya. Kalau soal kepemilikan, itu persoalan perdata apabila ada pihak lain yang mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya," ujarnya.
Tak berhenti di situ, Zamrud turut mempertanyakan kapasitas hukum pihak yang melaporkan dugaan pemalsuan tanda tangan. Ia menilai aspek kedudukan hukum pelapor semestinya menjadi bagian dari pertimbangan dalam proses penanganan perkara.
"Persoalannya, dalam laporan ini bukan orang yang memiliki legal standing untuk melaporkan kasus pemalsuan tanda tangan. Tetapi biarlah itu menjadi kewenangan penyidik. Silakan diproses, tetapi prosesnya harus proporsional dan profesional," katanya.
Zamrud kemudian mengungkap persoalan lain yang dinilainya lebih serius, yakni dugaan bocornya hasil gelar perkara khusus di Polda Jawa Timur kepada pihak pelapor.
Menurut dia, gelar khusus tersebut sebelumnya telah dilaksanakan di tingkat Polda Jatim. Namun, informasi mengenai hasil pembahasan itu diduga justru disampaikan kepada pelapor oleh penyidik Unit Pidum Polresta Sumenep.
"Sudah dilakukan gelar khusus di Polda Jatim. Tetapi apa hasilnya? Hasil gelar perkara ini justru dibocorkan oleh penyidik Unit Pidum kepada pelapor. Inilah yang kami nilai sebagai bentuk ketidaknetralan dan ketidakprofesionalan penyidik Polresta Sumenep dalam memproses persoalan ini," bebernya.
Dugaan tersebut, kata dia, menimbulkan pertanyaan mengenai keterbukaan dan sikap independen aparat dalam menangani perkara. Ia mengingatkan agar institusi kepolisian tidak menambah persoalan di tengah upaya pembenahan internal Polri.
Zamrud bahkan mengingatkan bahwa perubahan status Polres Sumenep menjadi Polresta harus dibarengi peningkatan kualitas pelayanan dan profesionalitas penegakan hukum. Jangan sampai peningkatan status kelembagaan justru diikuti persoalan yang merugikan kepercayaan masyarakat.
"Yang perlu diingatkan, Polresta Sumenep harus memahami bahwa situasi saat ini institusi Polri sedang dalam proses pembersihan. Jangan sampai Polres Sumenep yang sudah naik menjadi Polresta justru menjadi persoalan dan polemik nantinya. Dampaknya tentu bukan hanya kepada penyidik, tetapi juga kepada pimpinan Polresta Sumenep," tandasnya.
