Karena itu, Hairul menilai peningkatan kapasitas sumber daya manusia tidak boleh ditempatkan sebagai agenda pelengkap.
Badan Permusyawaratan Desa (BPD), panitia Pilkades, serta para saksi harus dibekali pemahaman teknis agar mampu menjalankan sekaligus mengawasi sistem elektronik tersebut.
“Butuh perjalanan cukup panjang ini. Tanpa kesiapan sumber daya manusia, penerapan teknologi tersebut khawatir justru menimbulkan kecurigaan baru di tengah masyarakat,” paparnya.
Di sisi lain, komunikasi antara DPRD dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep juga perlu diperkuat.
Hairul mengingatkan bahwa persiapan Pilkades berbasis elektronik tidak bisa dibebankan kepada satu organisasi perangkat daerah saja.
Ada sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan secara lintas sektor. Di antaranya penyusunan aturan teknis berupa peraturan daerah (Perda) dan peraturan bupati (Perbup), pencocokan data pemilih bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta pelaksanaan uji coba di desa percontohan.
“Kami akan terus berkoordinasi untuk menekankan kesiapan agar ini berjalan mulus. DPMD tidak bisa jalan sendiri. Harus ada regulasi turunan yang jelas berupa Perbup dan perda tentang Pilkades E-Voting,” tegasnya.
Hairul pada prinsipnya mendukung pembaruan mekanisme demokrasi di tingkat desa. Hanya saja, ia meminta pemerintah daerah tidak menjadikan target penerapan teknologi sebagai alasan untuk mengabaikan kesiapan mendasar.
Sebab, tantangan e-voting bukan semata-mata persoalan perangkat dan koneksi internet. Penerimaan masyarakat serta keyakinan warga bahwa hasil pemilihan benar-benar transparan juga menjadi faktor penting.
