SUMENEP, MaduraPost - Rencana penggunaan teknologi electronic voting (e-voting) dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2027 di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, tidak cukup hanya bermodal kecanggihan sistem.
Kesiapan infrastruktur, pengawasan, dan kepercayaan masyarakat justru menjadi pekerjaan besar yang harus dituntaskan pemerintah daerah.
Hal itu menjadi perhatian anggota Komisi I DPRD Sumenep dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hairul Anam. Ia menyampaikan sejumlah hal yang perlu diperhitungkan sebelum sistem pemungutan suara elektronik diterapkan di seluruh desa.
Menurut Hairul, teknologi tersebut memang menawarkan sejumlah keuntungan. Penghitungan suara berpotensi lebih cepat, risiko surat suara rusak dapat ditekan, serta peluang praktik politik uang diharapkan semakin berkurang.
Namun, kondisi geografis Sumenep yang memiliki wilayah kepulauan membuat penerapannya tidak bisa disamaratakan. Ketersediaan listrik dan akses internet masih menjadi persoalan yang harus mendapat perhatian serius.
“E-Voting sangat efektif untuk kecepatan rekapitulasi dan menekan politik uang serta surat suara rusak. Tapi efektivitas ini hanya terjadi jika infrastruktur siap. Di Sumenep, khususnya kepulauan, tantangan listrik dan jaringan internet masih menjadi PR,” ujar Hairul, Rabu (11/11).
Persoalan berikutnya berada pada mekanisme pengawasan. Hairul mengingatkan bahwa penggunaan teknologi digital tidak lantas membuat proses pemilihan berjalan otomatis tanpa pengawasan yang ketat.
Justru, menurut dia, pengawasan harus diperluas hingga menyentuh aspek teknis yang sebelumnya tidak menjadi perhatian utama dalam pemungutan suara konvensional. Mulai dari perangkat, server, keamanan sistem, hingga rekam jejak digital setiap tahapan pemilihan.
“E-Voting bukan menghilangkan pengawasan, tapi mengubah polanya. Dari yang dulu mengawasi pencoblosan kertas, sekarang harus mengawasi sistem, server, dan audit trail digital,” jelasnya.
