Terkait rancangan regulasi yang sebelumnya diusulkan DPMD Sumenep, Hairul mengungkapkan pembahasannya belum berlanjut ke tahap berikutnya. Pemerintah daerah masih menanti kepastian aturan yang lebih tinggi sebagai landasan pelaksanaan pemilihan elektronik.
Untuk sementara, pelaksanaan Pilkades masih mengacu pada Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah melalui Permendagri Nomor 72 Tahun 2020.
Selain itu, pemerintah daerah juga perlu memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
“Jadi untuk saat ini hanya sebatas drafting saja, belum dibahas lebih lanjut sambil menunggu Permendagri baru soal pemilihan e-voting seperti yang termaktub dalam Putusan MK Nomor 147/PUU-VII/2009,” ungkapnya.
Ia berharap DPMD tidak sekadar menyiapkan konsep regulasi di atas kertas. Pembekalan teknis kepada penyelenggara dan simulasi terbuka perlu dilakukan agar masyarakat dapat memahami cara kerja sistem sebelum diterapkan secara luas.
Bagi Hairul, keberhasilan digitalisasi Pilkades tidak cukup diukur dari seberapa cepat suara dapat dihitung. Lebih penting lagi, setiap tahapan harus bisa dipertanggungjawabkan dan hasilnya dipercaya masyarakat.
“Jangan sampai teknologi canggih tapi pengawasannya lemah. Kuncinya tetap di transparansi,” tukasnya.***
