Hidayat menekankan pentingnya langkah tegas dari pimpinan DPRD, terutama Ketua DPRD dan Badan Kehormatan (BK), untuk segera menangani kasus ini.

Menurutnya, tindakan tegas diperlukan untuk menunjukkan bahwa lembaga tersebut tidak mentolerir pelanggaran hukum.

Baca Juga:Pasien Positif Covid-19, Ketua Satgas Covid-19 RSUDMA Sumenep Masih Akan Lakukan Tracing

"Ketua DPRD harus segera bertindak. Tidak boleh ada kompromi terhadap pelanggaran berat seperti ini," imbuhnya.

Namun, FPK juga mengkritik lambatnya proses pemberhentian anggota DPRD yang berinisial BEI.

Baca Juga:Pelapor Kecewa! Penyidik Polres Sumenep Tolak Jerat Istri yang Menikah Siri, Malah Ubah Pasal ke Perzinaan