Dalam aksinya, FPK menyampaikan dua tuntutan utama:

1. Meningkatkan kedisiplinan dan pengawasan terhadap anggota DPRD.

Baca Juga:Tujuh Fraksi Sepakat Terkait Ripparkab

2. Mempercepat proses pemberhentian oknum yang tersangkut kasus narkoba.

"Lembaga ini harus diisi oleh individu yang memiliki integritas tinggi. Jangan biarkan pelanggar hukum menduduki posisi strategis," teriaknya lebih lantang.

Baca Juga:Dinkes Pamekasan Tepis Tudingan LSM dan Kontraktor Soal Pencairan Uang Muka Proyek Terkendala Tanda Tangan PLT