SUMENEP, MaduraPost - Peringatan Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni diharapkan tidak dimaknai sebatas agenda seremonial tahunan.
Momentum tersebut dinilai penting sebagai sarana evaluasi bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, menegaskan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus terus dihidupkan dalam setiap aktivitas birokrasi.
Menurutnya, ASN perlu menjadikan Pancasila sebagai pedoman kerja sekaligus landasan dalam mengambil kebijakan dan memberikan pelayanan publik.
“Nilai-nilai Pancasila merupakan fondasi utama dalam membangun birokrasi yang profesional, adaptif, berintegritas, serta mampu menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks,” ujar Arif Firmanto, Senin (1/6).
Ia berpandangan bahwa penghayatan terhadap Pancasila tidak cukup hanya sebatas pemahaman teori ataupun hafalan.
Lebih dari itu, nilai-nilai tersebut harus tercermin dalam sikap, etika, serta pola kerja sehari-hari, terutama ketika ASN berhadapan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Menurut Arif, implementasi Pancasila dalam lingkungan birokrasi dapat diwujudkan melalui pelayanan publik yang cepat, transparan, responsif, dan berorientasi pada kepentingan warga.
“ASN dituntut tidak hanya bekerja berdasarkan target administratif, tetapi juga harus mampu menghadirkan manfaat nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Arif menjelaskan bahwa kelima sila Pancasila memiliki relevansi kuat dalam tata kelola pemerintahan daerah. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, misalnya, menjadi dasar moral bagi ASN untuk menjaga kejujuran, etika, dan akuntabilitas dalam menjalankan amanah jabatan.
Sementara itu, Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab diwujudkan melalui pelayanan yang setara dan tidak diskriminatif kepada seluruh lapisan masyarakat.
Adapun nilai Persatuan Indonesia tercermin dalam penguatan kolaborasi lintas sektor, baik antar-OPD maupun dengan akademisi, pelaku usaha, serta komunitas masyarakat guna mempercepat penanggulangan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Pada aspek Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, Arif menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
Menurutnya, suara warga harus menjadi bagian utama dalam perumusan kebijakan, bukan sekadar memenuhi kebutuhan administrasi.
Sedangkan sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi landasan pemerintah daerah untuk memastikan hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata.
Upaya tersebut diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga percepatan transformasi digital.
Di akhir keterangannya, Arif mengingatkan bahwa seluruh implementasi nilai Pancasila pada akhirnya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Penerapan nilai-nilai Pancasila ini tidak lain bertujuan untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, pembangunan yang berkelanjutan, serta pelayanan publik yang semakin berkualitas,” pungkas Arif.***
