Lebih lanjut, Arif menjelaskan bahwa kelima sila Pancasila memiliki relevansi kuat dalam tata kelola pemerintahan daerah. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, misalnya, menjadi dasar moral bagi ASN untuk menjaga kejujuran, etika, dan akuntabilitas dalam menjalankan amanah jabatan.
Sementara itu, Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab diwujudkan melalui pelayanan yang setara dan tidak diskriminatif kepada seluruh lapisan masyarakat.
Adapun nilai Persatuan Indonesia tercermin dalam penguatan kolaborasi lintas sektor, baik antar-OPD maupun dengan akademisi, pelaku usaha, serta komunitas masyarakat guna mempercepat penanggulangan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Pada aspek Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, Arif menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
Menurutnya, suara warga harus menjadi bagian utama dalam perumusan kebijakan, bukan sekadar memenuhi kebutuhan administrasi.
Sedangkan sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi landasan pemerintah daerah untuk memastikan hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata.
Upaya tersebut diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga percepatan transformasi digital.
Di akhir keterangannya, Arif mengingatkan bahwa seluruh implementasi nilai Pancasila pada akhirnya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Penerapan nilai-nilai Pancasila ini tidak lain bertujuan untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, pembangunan yang berkelanjutan, serta pelayanan publik yang semakin berkualitas,” pungkas Arif.***
