Menurutnya, KPI Jawa Timur sebagai organisasi massa gerakan perempuan yang aktif memperjuangkan perubahan kebijakan memandang perlu mengawal KI PBJ pada sektor pelayanan publik.
Termasuk, di antaranya tentang pengenalan masalah sunting, pembangunan fasilitas umum yang ramah kelompok rentan, seperti perempuan, lansia, dan disabilitas, serta pencegahan kekerasan seksual.
Selain itu, lanjut Fifi, pemerintah melalui KI PBJ dari sektor publik, memperhatikan akses pembangunan dan penerangan jalan.
Sebab angka kekerasan terhadap perempuan di Jawa Timur sangat tinggi sebagaimana laporan kekerasan seksual di pinggir jalan, akibat penerangan jalan yang minim.
