Akibat dari tidak adanya payung hukum tersebut, kaum disabilitas di Kabupaten Sampang tak jarang mendapatkan diskriminasi secara verbal.
"Banyak mereka yang minder tidak percaya diri karena tidak aturan yang jelas. Makanya kami minta perlindungan dengan cara ada aturan yang jelas," imbuh Munawi.
Tak hanya itu, Munawi juga meminta pemerintah lebih memperhatikan ruang publik yang ramah terhadap kaum disabilitas.
"Akses ruang publik untuk disabilitas juga diperhatikan. Selama ini kami meminta ruangan di Dinsos malah dikasih dilantai dua. Dimana nuraninya," kesal Munawi.
Tanggapan DPRD Pasca Audiensi PPDI
