SUMENEP, MaduraPost - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, terus mengintensifkan penguatan akuntabilitas kinerja di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Langkah ini dilakukan agar setiap program pembangunan tidak hanya terlaksana sesuai rencana, tetapi juga memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, menegaskan bahwa akuntabilitas harus dibangun sejak tahap perencanaan, dilanjutkan dengan pelaksanaan yang tepat sasaran, hingga evaluasi yang dilakukan secara transparan.
Karena itu, seluruh OPD didorong memaksimalkan pemanfaatan Sistem Informasi Kinerja Perangkat Daerah (SIKPD) sebagai sarana pemantauan dan pengendalian program.
Menurutnya, sistem tersebut memberikan kemudahan bagi pemerintah daerah untuk memonitor berbagai indikator penting, mulai dari target kinerja, realisasi penggunaan anggaran, hingga hasil program yang dicapai masing-masing perangkat daerah.
“Kami tidak mau program berjalan tetapi hasilnya tidak bisa diukur. Lewat SIKPD, target, realisasi anggaran, sampai capaian output-nya dapat dipantau. Ini bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat,” ujarnya, Jumat (19/6).
Arif menilai, akuntabilitas tidak cukup hanya diwujudkan melalui penyusunan laporan administratif secara rutin. Yang lebih penting adalah memastikan setiap kebijakan dan program pemerintah benar-benar memberikan dampak serta manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Bappeda bertugas memastikan uang rakyat digunakan sesuai dengan janji yang telah direncanakan. Jika OPD akuntabel, kepercayaan publik akan meningkat. Dan itu merupakan modal penting bagi pembangunan Sumenep ke depan,” kata Arif.
Dalam upaya memperkuat tata kelola pembangunan, evaluasi kinerja dilakukan secara berkala untuk mengukur pencapaian target yang telah ditetapkan sekaligus menjadi bahan perbaikan terhadap program yang dinilai belum berjalan optimal.
