Ia juga menekankan pentingnya keselarasan antara dokumen perencanaan dan pelaksanaan program di lapangan. Menurut Arif, keberhasilan pembangunan daerah tidak seharusnya hanya dilihat dari tingginya penyerapan anggaran, melainkan dari hasil nyata yang dihasilkan dan manfaat yang diterima masyarakat.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga capaian program dan manfaat yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Selain penguatan sistem pemantauan, Bappeda turut mendorong peningkatan kualitas pelaporan dari seluruh OPD. Data yang akurat, terintegrasi, dan disampaikan tepat waktu dinilai menjadi fondasi penting dalam proses pengambilan keputusan serta penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih efektif.
Kebijakan tersebut selaras dengan arahan Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, yang terus mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Melalui penguatan sistem pengelolaan kinerja yang berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Sumenep optimistis kualitas tata kelola pemerintahan akan semakin baik.
Di sisi lain, langkah tersebut juga diharapkan mampu mendongkrak nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Sumenep sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah.***
