SUMENEP, MaduraPost - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, terus mengintensifkan penguatan akuntabilitas kinerja di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Langkah ini dilakukan agar setiap program pembangunan tidak hanya terlaksana sesuai rencana, tetapi juga memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, menegaskan bahwa akuntabilitas harus dibangun sejak tahap perencanaan, dilanjutkan dengan pelaksanaan yang tepat sasaran, hingga evaluasi yang dilakukan secara transparan.
Karena itu, seluruh OPD didorong memaksimalkan pemanfaatan Sistem Informasi Kinerja Perangkat Daerah (SIKPD) sebagai sarana pemantauan dan pengendalian program.
Menurutnya, sistem tersebut memberikan kemudahan bagi pemerintah daerah untuk memonitor berbagai indikator penting, mulai dari target kinerja, realisasi penggunaan anggaran, hingga hasil program yang dicapai masing-masing perangkat daerah.
“Kami tidak mau program berjalan tetapi hasilnya tidak bisa diukur. Lewat SIKPD, target, realisasi anggaran, sampai capaian output-nya dapat dipantau. Ini bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat,” ujarnya, Jumat (19/6).
Arif menilai, akuntabilitas tidak cukup hanya diwujudkan melalui penyusunan laporan administratif secara rutin. Yang lebih penting adalah memastikan setiap kebijakan dan program pemerintah benar-benar memberikan dampak serta manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Bappeda bertugas memastikan uang rakyat digunakan sesuai dengan janji yang telah direncanakan. Jika OPD akuntabel, kepercayaan publik akan meningkat. Dan itu merupakan modal penting bagi pembangunan Sumenep ke depan,” kata Arif.
Dalam upaya memperkuat tata kelola pembangunan, evaluasi kinerja dilakukan secara berkala untuk mengukur pencapaian target yang telah ditetapkan sekaligus menjadi bahan perbaikan terhadap program yang dinilai belum berjalan optimal.
Ia juga menekankan pentingnya keselarasan antara dokumen perencanaan dan pelaksanaan program di lapangan. Menurut Arif, keberhasilan pembangunan daerah tidak seharusnya hanya dilihat dari tingginya penyerapan anggaran, melainkan dari hasil nyata yang dihasilkan dan manfaat yang diterima masyarakat.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga capaian program dan manfaat yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Selain penguatan sistem pemantauan, Bappeda turut mendorong peningkatan kualitas pelaporan dari seluruh OPD. Data yang akurat, terintegrasi, dan disampaikan tepat waktu dinilai menjadi fondasi penting dalam proses pengambilan keputusan serta penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih efektif.
Kebijakan tersebut selaras dengan arahan Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, yang terus mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Melalui penguatan sistem pengelolaan kinerja yang berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Sumenep optimistis kualitas tata kelola pemerintahan akan semakin baik.
Di sisi lain, langkah tersebut juga diharapkan mampu mendongkrak nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Sumenep sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah.***
