Mantan aktivis GMNI Pamekasan tersebut menyatakan kebijakan dan isu-isu tersebut telah memunculkan kekhawatiran yang luar biasa di tengah masyarakat mengenai jalannya roda pemerintahan lima tahun mendatang. Terutama terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan di mana menurut isu yang berkembang belakangan ini APBD Kabupaten Pamekasan akan dimonopoli oleh beberapa orang dan golongan saja, yaitu tim transisi dan tim relawan.
"Dugaan adanya Tim Transisi itu dikoordinatori oleh oknum anggota DPRD Pamekasan berinisial H, RF. Serta orang yang berada di lingkaran pendopo dan merupakan orang kepercayaan bupati berinisial F yang keluar masuk OPD serta menekan beberapa Kepala Dinas untuk memastikan jatah paket proyek pekerjaan yang dikhususkan untuk Bupati,"tegas Suja'i.
Suja'i, menambahkan tim relawan ini dijalankan oleh orang-orang yang merupakan anggota dalam Badan Pemenangan Kholilurrahman (BPK) pada kontestasi Pilkada kemarinnya.
"Dalam sebuah pertemuan yang diadakan di rumah salah satu Tim Pemenangan Bupati, mereka menjanjikan 3 paket proyek pekerjaan kepada setiap koordinator kecamatan deri 13 kecamatan yang leading sektonya Dinas Pendidikan dan Dinas Pertanian,"tukasnya.
