Dalam pertemuan itu, Aulia menekankan kepada DPMD sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pilkades untuk segera memberikan kepastian jadwal pilkades. Mengingat, sebanyak 111 kepala desa ini akan berakhir masa jabatannya pada 17 Desember 2021 mendatang. Namun hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Sampang masih belum menetapkan jadwal tahapan pelaksanaan Pilkades.
"Saat ini masyarakat sedang di suguhi informasi-informasi tentang buramnya jadwal pilkades. Bisa kita simak, ada banyak rumor yang muncul jika pilkades serentak bakal ditunda hingga tahun 2025. Nah, itu sangat berbahaya dan rawan konflik," imbuhnya.
Lebih lanjut, Politisi senior Partai Demokrat ini mengatakan jika kewenangan terkait kapan pelaksanaan Pilkades tersebut ada di tangan Bupati Sampang sebagai pengambil keputusan.
"Lagi-lagi ini kembali kepada kebijakan Bupati, yang jelas anggarannya sudah ada. Kalau keinginan saya pelaksanaan Pilkades serentak itu harus sesuai dengan jadwal di tahun 2021. Tetapi jika Bupati tetap menunda, maka akan jadi pertanyaan besar di masayarakat," pungkas Aulia.
