“Kalau tidak melalui proses pengadaan yang terbuka dan akuntabel, bisa berpotensi melanggar aturan. Dana Desa bukan dana kecil, harus ada pertanggungjawaban yang jelas,” ujar Arif Ma’ruf, peneliti kebijakan publik dari LSM Forum Desa Mandiri.
Proyek smart village yang sedianya ditujukan untuk memperkuat tata kelola desa secara digital kini menghadapi sorotan tajam. Ketika transparansi dikesampingkan, maka program yang diklaim untuk memperbaiki sistem justru berisiko menjadi bagian dari masalah yang lebih besar.
