Diketahui, program MBG dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk realokasi anggaran pendidikan nasional.

Karena bersumber dari dana publik, pelaksanaannya dituntut bebas dari kepentingan politik maupun bisnis.

Baca Juga:Diduga Palsukan Dokumen Nikah, Tersangka Masih Bebas Meski Sudah Masuk DPO Polres Sumenep

Secara kelembagaan, anggota DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah serta penggunaan anggaran negara.

Apabila seorang legislator juga terlibat sebagai pemilik atau mitra pelaksana program, kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Baca Juga:BPRS Bhakti Sumekar Ajak Generasi Muda Sumenep Wujudkan Semangat Sumpah Pemuda