Pria asal Tuban itu menjelaskan perlu ada kebijakan yang serius terkait tata kelola hibah tersebut. Sebab, hasil pengamatan Fitra Jatim dari LHP BPK setiap tahun ada temuan. Sebagai masyarakat Fitra selalu mengontrol pelaksanaan tata kelola anggaran daerah.
"Termasuk Hibah APBDProv. Semakin banyak yang mengawasi akan semakin sempit ruang penyimpangan. Kami mendorong Pemprov terbuka dalam penggunaan keuangan daerah," pintanya. (Mp/sur/kk)
