Mathur mengungkapkan sangat tidak logis dan aneh bin ajaib RAPBD yang sudah disahkan bersama legislatif dan eksekutif, dalam rapat paripurna dan sudah dievaluasi oleh mendagri kemudian dokumen ditetapkan menjadi APBD, sampai detik ini tidak ada di kantor DPRD Jatim.
"Bisa saja dokumen ini sudah diserahkan ke Pimpinan Dewan tapi disembunyikan. Menurut saya, Pemprov Jatim sangat tertutup dan takut terhadap transparansi Anggaran, takut pada bayang-bayang dirinya sendiri," terang anggota DPRD dapil Madura itu.
Sementara itu, Mochammad Aziz DPRD provinsi Jawa timur juga mengungkapkan terkait salinan APBD 2020 yang tak pernah diberikan. Kita pilihannya sekarang mau gini-gini saja atau mau gitu-gitu saja. Saya menganggap kita sudah bercanda selama ini, kita sudah di gaji, dan sudah disumpah.
"Urusan APBD tidak dikasih saja kita sudah diam semua, inikan bercanda, padahal kita digaji dengan uang benaran dan disumpah juga benaran. Urusan begitu saja tidak bisa," ujar kader partai Partai Amanat Nasional saat rapat Bamus di DPRD Provinsi Jawa Timur.
