PAM0EKASAN, MaduraPost – Ratusan massa yang tergabung dalam lintas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau NGO bersama sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan keluarganya menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Kamis (25/03/2021).
Hal tersebut dilakukannya sebagai bentuk perlawanan, protes serta kekecewaan ASN dan pihak NGO terhadap kebijakan arogan Bupati Pamekasan Baddrut Tamam yang telah sewenang-wenang menghapus dana TPP ASN.
Dalam orasinya, Siddiq selaku ASN kecamatan di Pamekasan mengatakan, kalau kedatangannya itu hanya semata-mata ingin menyalamatkan Bupati Pamekasan dari ambang kehancuran. Sebab dinilainya sudah menyengsarakan ASN dan keluarganya.
“Kami datang kesini bukan benci terhadap Bupati Pamekasan, tetapi kami bermaksud sangat baik dan mulya untuk menyelamatkan Bupati Baddrut Tamam dari ambang kehancuran,” kata Siddiq selaku orator perwakilan dari ASN.
Kemudian, Zaini Wer Wer yang merupakan penanggung jawab sekaligus Ketua Koordinator pada aksi tersebut menyampaikan, bahwa penghapusan TPP yang dilakukan Bupati Baddrut Tamam itu merupakan tindakan arogan dan tidak populis.
“Sebab TPP ASN itu bagian dari tulang punggung pendapatan para ASN. Hal itu kita tahu berdasarkan aduan dan keluhan dari ASN ke kami (NGO), bahkan dalam keluhannya itu mengatakan kalau SK ASN-nya rata-rata sudah dijadikan anggunan ke Bank untuk mengambil uang pinjaman,” kata Wer Wer dalam orasinya.
Lebih lanjut Wer Wer mengungkapkan pengaduan para ASN terhadap pihaknya, yang mana ASN itu mengatakan kekecewaannya (ASN) karena TPP-nya itu sudah dianggarkan untuk dijadikannya tambahan biaya hidup serta biaya pendidikan anak-anaknya.
“Nah, kalau TPP ini dihapus maka ada ribuan ASN beserta keluarnya di Pamekasan ini menjadi repot dan pusing, serta kami khawatir penghapusan TPPitu berdampak pada kredibelitas kinerja ASN dan pelayanan publik. Ingat, Pamekasan banyak mendapatkan penghargaan itu juga tidak lepas dari peran kinerja ASN yang konstruktif dan inovatif,” ungkapnya.
Dalam orasinya juga Abdus Marhaen Salam, Tosan, dan Rahem senada mengatakan, bahwa sistem kebijakan Bupati Baddrut Tamam dalam menghapus TPP itu merupakan konsep kegilaan dan kedunguan karena telah merugikan para ASN.
Menurut mereka, Bupati itu bukanlah Dewa yang selalu benar dan sedangkan masyarakat dan ASN itu bukanlah Kerbau yang selalu salah.
“Dan kalaupun Bupati Pamekasan tidak bisa menemui kami, minimal bisa dihubungi melalui video call, sehingga harapan dan aspirasi kami langsung tersampaikan,” ucap Abdus Marhaen Salam.
Diketahui, dalam demo tersebut sempat terjadi diskusi yang cukup alot antara pihak Kepolisian, karena peserta aksi sempat kecewa karena Bupati tidak menemukannya. Akan tetapi akhirnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan Totok Hartono lah yang menemui massa aksi.
Kemudian, peserta aksi meminta kepada Sekda agar aksinya tersebut dijadwal ulang supaya tujuan aksinya tersebut bisa melakukan klarifikasi langsung dan terbuka prihal wacana Bupati yang telah berencana menghapus TPP tersebut.
Sementara itu, kepada peserta aksi Sekda Pamekasan Totok Hartono menerima dan mengiyakan terhadap apa yang diminta oleh pendemo.
“Saya akan sampaikan kepada bapak Bupati, dan gimana-gimananya yang akan menghubungi sampean,” ucap Totok Hartono singkat.
