SUMENEP, MaduraPost - Direktur RS Baghraf Health Care (BHC), dr. Tedjo Wahyu Putranto, menemui dua anggota Komisi IV DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur, di Hotel Myze, Senin (9/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung tertutup itu membahas video yang diklaim sebagai bukti perdamaian antara pihak rumah sakit dengan keluarga almarhum Moh. Firman Ramadhani (22), alias Dani.
Tedjo datang bersama tim kuasa hukumnya. Sementara dari Komisi IV DPRD Sumenep, hadir M. Ramzi dan Moh. Asy'ari Muthhar.
Dalam pertemuan tersebut, pihak RS BHC Sumenep memaparkan video berdurasi beberapa menit yang menampilkan seorang laki-laki bernama Roni.
Sosok itu disebut-sebut sebagai sepupu keluarga Dani dan menjadi bagian dari narasi perdamaian antara rumah sakit dengan pihak keluarga.
Namun, klaim tersebut justru memunculkan pertanyaan dari anggota Komisi IV DPRD Sumenep. Mereka meminta penjelasan mengenai identitas Roni yang muncul dalam video tersebut.
Alih-alih memberikan penjelasan mengenai kapasitas maupun hubungannya dengan keluarga almarhum, Tedjo bersama kuasa hukumnya menyampaikan bahwa laki-laki tersebut pada intinya merupakan korban.
Persoalan ini menjadi penting karena video tersebut dibawa RS BHC Sumenep sebagai bukti perkembangan penyelesaian persoalan kematian Dani, yang sebelumnya menjadi perhatian publik setelah meninggal dunia di rumah sakit tersebut.
Di tengah klaim yang disampaikan kepada wakil rakyat itu, keluarga almarhum justru membantah pernah membuat kesepakatan damai dengan pihak rumah sakit.
Hj. Siti Nor Hayati, ibu kandung Dani, menegaskan bahwa dirinya tetap berpegang pada sikap awal, yakni mengikhlaskan kepergian putranya. Namun, sikap ikhlas tersebut tidak berarti persoalan mengenai penyebab kematian anaknya telah selesai.
Ia masih menunggu hasil medical record atau rekam medis untuk mengetahui secara terang sebab dan akibat kematian Dani.
Saat ditemui awak media di sebuah warung makan di kawasan Kota Sumenep, Senin siang, Siti Nor Hayati secara tegas membantah adanya pernyataan perdamaian dengan RS BHC.
Ia juga menegaskan tidak pernah memberikan mandat kepada siapa pun untuk berbicara atas nama keluarga.
"Tidak ada pihak rumah sakit menyatakan damai pada kami, dan kami tidak pernah menyuruh siapa pun untuk menjadi juru bicara," tegasnya, Senin (9/11).
Pernyataan tersebut sekaligus mempertanyakan dasar RS BHC membawa video klaim perdamaian ke hadapan anggota Komisi IV DPRD Sumenep, sementara ibu kandung almarhum sendiri menyatakan tidak pernah menyepakati perdamaian tersebut.
Terpisah, anggota Komisi IV DPRD Sumenep, M. Ramzi, membenarkan adanya pertemuan dengan Direktur RS BHC beserta tim kuasa hukumnya di Hotel Myze.
Ramzi menjelaskan, pertemuan tersebut bukan atas undangan Komisi IV DPRD Sumenep. Menurut dia, pihak rumah sakit yang berinisiatif menyampaikan perkembangan terkait klaim perdamaian dengan keluarga Dani.
"Jadi ini sifatnya bukan undangan, tapi pihak RS BHC yang meng-update hasil perkembangan perdamaian dengan pihak keluarga dengan bukti video," kata Ramzi singkat di Hotel Myze.
Dengan demikian, video yang dipaparkan RS BHC menjadi salah satu materi yang disampaikan kepada anggota Komisi IV DPRD Sumenep.
Namun, bantahan ibu kandung Dani menempatkan klaim tersebut pada persoalan yang belum terjawab. Siapa sebenarnya yang menyatakan perdamaian dan atas dasar kewenangan apa?
Persoalan lain muncul ketika awak media berupaya meminta penjelasan langsung kepada Tedjo seusai pertemuan di Sae Rassa Restaurant, Hotel Myze Sumenep.
Saat didatangi wartawan, Tedjo tampak enggan memberikan keterangan lebih lanjut. Sejumlah pertanyaan mengenai pertemuan tertutup dengan anggota Komisi IV DPRD Sumenep, klaim perdamaian melalui video, hingga sikap rumah sakit yang selama ini sulit dimintai konfirmasi tidak mendapatkan jawaban substantif.
Tedjo justru memilih mengakhiri percakapan dengan alasan sedang mengikuti rapat.
"Maaf saya rapat," ujarnya singkat.
Sikap tersebut membuat sejumlah pertanyaan penting mengenai video klaim perdamaian dan posisi keluarga almarhum belum memperoleh penjelasan langsung dari pihak rumah sakit.
Sementara itu, keluarga Dani masih menunggu rekam medis untuk mendapatkan kejelasan mengenai penyebab kematian putranya.
Hingga kini, klaim perdamaian yang dibawa RS BHC ke hadapan anggota Komisi IV DPRD Sumenep masih berhadapan dengan bantahan tegas dari ibu kandung almarhum.
Selain itu, pihak RS BHC hanya memperlihatkan video klaim perdamaian tersebut kepada anggota Komisi IV DPRD Sumenep.
Video itu tidak diserahkan kepada para wakil rakyat untuk dijadikan bahan dokumentasi maupun ditelaah lebih lanjut.***
