SUMENEP, MaduraPost - Perkara dugaan pemalsuan tanda tangan yang menyeret klien Zamrud Khan sebagai tersangka memunculkan sejumlah pertanyaan baru.
Tim kuasa hukum kini meminta Polresta Sumenep, Madura, Jawa Timur, membuka kembali konstruksi penyidikan, sekaligus menjelaskan perkembangan laporan lain yang disebut belum menemukan kejelasan sejak 2024.
Keberatan itu disampaikan setelah tim kuasa hukum mendatangi Polresta Sumenep, Senin (9/11/2026). Mereka ingin memperoleh kepastian mengenai sejumlah perkara yang ditangani Unit Pidana Umum (Pidum) dan Pidana Khusus (Pidsus).
Bagi Zamrud, persoalan paling mendasar justru terletak pada alasan penyidik menetapkan kliennya sebagai tersangka. Ia mempertanyakan keterlibatan kliennya dalam dugaan pemalsuan tanda tangan, sementara berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, tanda tangan sekretaris desa dalam dokumen yang dipersoalkan disebut dibuat oleh Kepala Desa Talango, Adnan.
"Klien kami ini sebenarnya tidak mengetahui, tidak melihat, dan tidak melakukan rangkaian tindak pidana yang dituduhkan, seperti pemalsuan tanda tangan. Karena hal tersebut sudah diakui bahwa tanda tangan salah satu sekdes itu ditandatangani oleh kepala desa atas nama Adnan. Namun, entah bagaimana prosesnya, klien kami juga dikembangkan dan ditetapkan sebagai tersangka," ungkap Zamrud, Senin (9/11/2026) siang di Mapolresta Sumenep.
Kondisi tersebut membuat pihaknya meminta penyidik menggelar kembali perkara untuk menguji dasar hukum dan alat bukti yang digunakan. Menurut Zamrud, penetapan tersangka semestinya disertai konstruksi hukum yang dapat dijelaskan secara terang, bukan menyisakan pertanyaan bagi pihak yang berperkara.
"Kehadiran kami ke Polresta Sumenep hari ini ingin menanyakan sekaligus meminta gelar kembali. Seperti apa konstruksinya sehingga klien kami juga ditetapkan sebagai tersangka?," tegasnya.
Di luar perkara yang menjerat kliennya, Zamrud juga mempertanyakan nasib laporan dugaan pemalsuan dokumen oleh pihak lain dan penyerobotan tanah. Kedua persoalan itu, menurut dia, belum memperlihatkan perkembangan yang memberikan kepastian hukum.
Ia menjelaskan, awal mula persoalan berkaitan dengan upaya kliennya mengurus sertifikat tanah. Dalam pandangannya, sengketa mengenai siapa pemilik sah atas sebidang tanah harus ditempatkan secara tepat dalam ranah hukum perdata apabila terdapat pihak lain yang mengajukan klaim kepemilikan.
"Klien kami adalah korban yang sedang mengurus sertifikat tanahnya. Kalau soal kepemilikan, itu persoalan perdata apabila ada pihak lain yang mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya," ujarnya.
Tak berhenti di situ, Zamrud turut mempertanyakan kapasitas hukum pihak yang melaporkan dugaan pemalsuan tanda tangan. Ia menilai aspek kedudukan hukum pelapor semestinya menjadi bagian dari pertimbangan dalam proses penanganan perkara.
"Persoalannya, dalam laporan ini bukan orang yang memiliki legal standing untuk melaporkan kasus pemalsuan tanda tangan. Tetapi biarlah itu menjadi kewenangan penyidik. Silakan diproses, tetapi prosesnya harus proporsional dan profesional," katanya.
Zamrud kemudian mengungkap persoalan lain yang dinilainya lebih serius, yakni dugaan bocornya hasil gelar perkara khusus di Polda Jawa Timur kepada pihak pelapor.
Menurut dia, gelar khusus tersebut sebelumnya telah dilaksanakan di tingkat Polda Jatim. Namun, informasi mengenai hasil pembahasan itu diduga justru disampaikan kepada pelapor oleh penyidik Unit Pidum Polresta Sumenep.
"Sudah dilakukan gelar khusus di Polda Jatim. Tetapi apa hasilnya? Hasil gelar perkara ini justru dibocorkan oleh penyidik Unit Pidum kepada pelapor. Inilah yang kami nilai sebagai bentuk ketidaknetralan dan ketidakprofesionalan penyidik Polresta Sumenep dalam memproses persoalan ini," bebernya.
Dugaan tersebut, kata dia, menimbulkan pertanyaan mengenai keterbukaan dan sikap independen aparat dalam menangani perkara. Ia mengingatkan agar institusi kepolisian tidak menambah persoalan di tengah upaya pembenahan internal Polri.
Zamrud bahkan mengingatkan bahwa perubahan status Polres Sumenep menjadi Polresta harus dibarengi peningkatan kualitas pelayanan dan profesionalitas penegakan hukum. Jangan sampai peningkatan status kelembagaan justru diikuti persoalan yang merugikan kepercayaan masyarakat.
"Yang perlu diingatkan, Polresta Sumenep harus memahami bahwa situasi saat ini institusi Polri sedang dalam proses pembersihan. Jangan sampai Polres Sumenep yang sudah naik menjadi Polresta justru menjadi persoalan dan polemik nantinya. Dampaknya tentu bukan hanya kepada penyidik, tetapi juga kepada pimpinan Polresta Sumenep," tandasnya.
Dalam pertemuan tersebut, tim kuasa hukum mengaku telah diterima Kasat Reskrim Polresta Sumenep. Zamrud menyebut pihak kepolisian berjanji segera menindaklanjuti sejumlah persoalan yang mereka sampaikan.
Sementara itu, Kasi Humas Polresta Sumenep Ipda Ach. Putrawardana, belum memberikan tanggapan terperinci saat dimintai konfirmasi.
Ia menyatakan akan terlebih dahulu berkomunikasi dengan Kasat Reskrim sebelum memberikan penjelasan kepada awak media.
"Saya komunikasikan dulu dengan Kasat, nanti by telepon saja," jawabnya.
Hingga berita ini dimuat, Polresta Sumenep belum menyampaikan penjelasan resmi terkait dasar penetapan tersangka, dugaan kebocoran hasil gelar perkara khusus, maupun perkembangan laporan dugaan pemalsuan dokumen dan penyerobotan tanah.***
