Fungsi pengawasan DPRD juga tidak semestinya berhenti hanya karena pihak-pihak yang berselisih telah bertemu atau mencapai kesepahaman.
Ada kepentingan yang lebih luas daripada penyelesaian hubungan antara keluarga pasien dan manajemen rumah sakit. Ada kepentingan masyarakat yang ingin memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang.
Karena itu, pernyataan Zainal tentang kemungkinan dimarahi Pak Said justru membuka ruang pertanyaan yang lebih besar.
Apakah seorang Ketua DPRD merasa perlu berhati-hati berbicara tentang persoalan yang menyangkut kepentingan publik karena ada nama besar di belakangnya?
Tentu, kita tidak bisa menyimpulkan terlalu jauh hanya dari satu kalimat. Tidak pula tepat menjadikan pernyataan tersebut sebagai bukti bahwa ada intervensi atau tekanan dari pihak tertentu.
Namun, ucapan itu tetap layak menjadi bahan refleksi tentang independensi pejabat publik dan batas antara hubungan personal dengan tanggung jawab jabatan.
Said Abdullah sendiri tidak semestinya ditempatkan sebagai alasan mengapa persoalan BHC menjadi sulit dibicarakan.
Jika memang tidak ada yang perlu disembunyikan, penjelasan terbuka justru akan membantu menjawab berbagai pertanyaan masyarakat.
Nama besar seseorang tidak seharusnya menjadi pagar bagi pertanyaan publik. Begitu pula jabatan Ketua DPRD tidak boleh kehilangan maknanya hanya karena ada kekhawatiran terhadap respons seseorang.
