Apabila kendalanya berada pada aspek teknis, seperti ukuran dermaga yang belum memadai, ia menilai pemerintah harus segera melakukan penyempurnaan.
"Seharusnya sejak awal sudah ada perencanaan yang matang. Kalau memang panjang dermaga masih kurang, ya harus ditambah agar pelabuhan itu benar-benar bisa beroperasi," ujarnya.
Ia menambahkan, persoalan belum optimalnya Pelabuhan Dungkek dan Pelabuhan Gili Iyang hampir selalu menjadi pembahasan dalam rapat-rapat DPRD Sumenep.
Seluruh fraksi, kata dia, secara konsisten meminta pemerintah segera menghadirkan solusi agar fasilitas tersebut dapat digunakan masyarakat.
"Dalam setiap rapat pandangan umum, semua fraksi menyampaikan persoalan ini. Bupati Sumenep juga siap berkoordinasi dengan Pemprov Jatim agar kedua pelabuhan di Kecamatan Dungkek segera diseriusi dan dapat dimanfaatkan masyarakat," katanya.
Di akhir keterangannya, Juhari mengingatkan bahwa pembangunan dua pelabuhan tersebut bersumber dari dana publik.
Karena itu, ia menilai pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan infrastruktur tersebut benar-benar memberikan manfaat sesuai tujuan pembangunannya.
"Ini menyangkut uang rakyat. Karena itu, Pemprov Jatim harus benar-benar serius agar Pelabuhan Dungkek dan Pelabuhan Gili Iyang segera difungsikan sesuai tujuan pembangunannya dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tukasnya.***
