SUMENEP, MaduraPost - Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar bekerja lebih agresif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia menilai upaya tersebut mendesak dilakukan demi menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, yang kini tertekan oleh lonjakan belanja pegawai.
Tekanan fiskal muncul setelah gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) resmi dibebankan ke APBD. Kebijakan tersebut berdampak pada membengkaknya porsi belanja pegawai yang kini melampaui batas ideal.
“Secara aturan, belanja pegawai sebenarnya bisa di bawah 30 persen jika gaji PPPK tidak dimasukkan. Namun sekarang PPPK digaji daerah, sehingga naik menjadi sekitar 37 persen, ditambah BLUD yang juga harus ditanggung,” ujar Bupati Fauzi, Kamis (14/5).
Menurut dia, kondisi ini tidak bisa dianggap sepele. Jika penerimaan daerah tidak digenjot, ruang fiskal untuk pembiayaan pembangunan akan semakin menyempit.
Karena itu, ia meminta seluruh OPD tidak lagi bekerja secara rutin tanpa terobosan. Seluruh potensi penerimaan, baik dari pajak daerah, retribusi, maupun pemanfaatan aset milik pemerintah, harus dioptimalkan secara maksimal.
“Solusinya satu, semua OPD harus bekerja maksimal meningkatkan PAD,” tegasnya.
Bupati Fauzi menegaskan, peningkatan PAD merupakan pilihan paling rasional untuk menjaga stabilitas keuangan daerah tanpa harus mengurangi kualitas layanan publik ataupun memangkas program pembangunan prioritas.
Di tengah tekanan anggaran tersebut, pemerintah daerah memastikan tidak ada rencana untuk merumahkan tenaga PPPK. Komitmen terhadap keberlanjutan tenaga yang telah direkrut tetap dijaga. Meski begitu, ia memberi peringatan soal evaluasi kinerja yang akan diberlakukan secara ketat.
“Jangan berpikir untuk merumahkan PPPK. Tetapi kalau kinerja tidak maksimal, bukan hanya PPPK, TPP juga bisa kita evaluasi,” pungkasnya.
Pernyataan itu sekaligus menjadi penegasan bahwa efisiensi anggaran dan peningkatan produktivitas aparatur kini menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep.
Dengan komposisi belanja pegawai yang telah menyentuh angka 37 persen, keseimbangan antara kebutuhan birokrasi dan keberlanjutan pembangunan menjadi pekerjaan rumah yang tak bisa ditunda.***
