PONTIANAK, MaduraPost - Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat mendadak viral di media sosial setelah keputusan dewan juri dianggap tidak konsisten dalam memberikan penilaian kepada peserta.
Peristiwa tersebut terjadi dalam kompetisi yang mempertemukan sejumlah sekolah menengah atas terbaik di Kalbar, di antaranya SMAN 1 Pontianak, SMAN 1 Sambas, dan SMAN 1 Sanggau. Potongan video perlombaan yang beredar luas memperlihatkan momen ketika jawaban salah satu peserta dinilai keliru, meski kemudian jawaban serupa justru dianggap benar saat diucapkan tim lain.
Dalam sesi rebutan, peserta dari SMAN 1 Pontianak menjawab pertanyaan terkait mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jawaban yang disampaikan berbunyi bahwa anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden.
Namun, dewan juri justru memberikan pengurangan nilai kepada tim tersebut dengan alasan unsur Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak disebutkan secara jelas. Tidak lama berselang, tim dari SMAN 1 Sambas memberikan jawaban yang dinilai publik hampir identik dan justru memperoleh nilai penuh dari juri.
Keputusan itu langsung memicu protes dari peserta SMAN 1 Pontianak yang merasa telah memberikan jawaban yang sama. Suasana perlombaan sempat memanas ketika peserta mempertanyakan perbedaan penilaian tersebut di hadapan penonton dan kamera siaran langsung.
Video kejadian itu kemudian ramai diperbincangkan warganet di berbagai platform media sosial. Banyak netizen menilai keputusan juri tidak objektif dan menyayangkan sikap panitia yang dianggap tidak memberikan ruang evaluasi secara terbuka.
Menanggapi polemik tersebut, pihak MPR RI melalui Sekretariat Jenderal MPR RI akhirnya menyampaikan permohonan maaf kepada publik. Dalam pernyataan resminya, MPR mengakui adanya kelalaian dalam proses penilaian lomba dan menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.
“MPR RI memahami bahwa kegiatan pendidikan dan pembinaan generasi muda harus menjunjung tinggi nilai sportivitas, objektivitas, dan keadilan,” demikian pernyataan resmi yang disampaikan melalui akun media sosial MPR RI.
Selain meminta maaf, MPR RI juga disebut telah menonaktifkan sementara juri dan pembawa acara (MC) yang terlibat dalam polemik tersebut sambil menunggu hasil evaluasi internal.
Di sisi lain, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat, Syarif Faisal Indahmawan Alkadrie, menyebut kemungkinan adanya gangguan teknis pada perangkat audio yang digunakan dewan juri. Menurutnya, suara peserta diduga tidak terdengar jelas di meja juri meski terdengar jelas dalam siaran langsung dan oleh penonton di lokasi acara.
Polemik tersebut kini menjadi sorotan publik nasional dan memunculkan perdebatan mengenai pentingnya profesionalisme serta transparansi penilaian dalam kompetisi pendidikan. Banyak pihak berharap kejadian serupa tidak kembali terulang, terutama dalam ajang yang membawa nama lembaga negara dan melibatkan pelajar.
