"Kalau terkait sanksi ada oknum yang terlibat dalam permainan, itu semuanya ranah Kemensos" ujarnya.
Ketua DPW Libas88 Korwil Madura, Arif Ali menjelaskan, kasus dan masalah ini tidak boleh dibiarkan. Sebab program PKH atau BPNT merupakan program nyata rakyat kecil. Sehingga siapapun pihak tidak boleh seenaknya memeras hak rakyat kecil.
"Kami diberikan waktu dua pekan dari Sampang" class="inline-tag-link">Dinsos Sampang, karena audiensi hari ini tidak menemukan titik terang, jika dalam waktu tersebut tidak menemukan titik terang, kami akan melakukan aksi demo," ucap Arif Ali.***
