“Ayo dong Pak Bupati, jangan bikin publik bingung. Kejari bilang sudah memanggil, Bupati bilang tidak ada panggilan. Pernyataan seperti ini bisa menyesatkan dan seolah-olah mengadu domba masyarakat,” kritik Herman.
Di tengah proses hukum yang masih berjalan, perbedaan pernyataan antara aparat penegak hukum dan kepala daerah mempertegas satu hal: publik berhak atas informasi yang jernih, bukan versi yang saling bertentangan. Dugaan korupsi BLUD+RSUD" class="inline-tag-link">BLUD RSUD Sampang pun kini bukan hanya soal penyimpangan anggaran, tetapi juga soal kejujuran pejabat publik di hadapan warganya.
