Meski sempat dibubarkan dengan gas air mata, massa aksi di Sampang berjanji akan kembali turun ke jalan. Mereka menganggap perjuangan ini bukan hanya tentang Pilkades, tetapi juga tentang harga diri masyarakat desa yang merasa dikesampingkan.
“Kami hanya ingin demokrasi di desa berjalan normal. Jangan jadikan jabatan kepala desa sebagai alat politik,” kata Samsul salah satu orator lainnya.
Bagi sebagian warga, ketidakhadiran pemimpin definitif di desa berarti stagnasi di segala bidang: mulai dari distribusi bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, hingga pengelolaan keuangan desa.
“Kalau tidak segera diubah, desa-desa di Sampang akan terus hidup dalam kekosongan kepemimpinan,” tutupnya.
