“Pilkades adalah bentuk paling nyata partisipasi rakyat. Kalau ditunda terus, artinya rakyat diabaikan,” ujarnya.
Ketua DPRD yang Menghilang dan Simbol Elit yang Jauh dari Rakyat
Ketidakhadiran Ketua DPRD Sampang, Rudi Kurniawan, saat ribuan massa memadati halaman parlemen menjadi sorotan. Bagi para demonstran, itu bukan sekadar absensi seorang pejabat, tapi simbol jauhnya elit politik dari denyut aspirasi masyarakat desa.
“Dia tidak berani menemui kami. Padahal dia wakil rakyat. Kalau tidak berani berdialog dengan rakyat, untuk apa jadi dewan?” sindir Rofi, disambut sorakan massa.
Sikap diam DPRD memperkuat persepsi publik bahwa lembaga itu terjebak dalam kepentingan politik internal. Dalam beberapa periode terakhir, dinamika Pilkades di Sampang memang kerap dikaitkan dengan tarik-menarik kepentingan penjabat di tingkat kabupaten.
Demokrasi Lokal yang Tertahan
Dalam konteks yang lebih luas, stagnasi Pilkades di Sampang mencerminkan bagaimana demokrasi di tingkat lokal bisa macet karena tarik-menarik kekuasaan di atasnya.
Data Kementerian Dalam Negeri mencatat, hingga pertengahan 2025, masih ada lebih dari 4.000 desa di Indonesia yang belum menggelar Pilkades sesuai jadwal. Sebagian besar karena masalah regulasi, anggaran, atau konflik politik lokal.
Rakyat yang Tak Ingin Diam
