SAMPANG, MaduraPost— Di area gedung DPRD Kabupaten Sampang, ribuan warga dari berbagai desa berteriak lantang menuntut percepatan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), Selasa (28/10/2025).
Aksi yang dimulai sejak siang itu awalnya berlangsung damai. Namun berubah menjadi ricuh setelah polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Para demonstran menilai, pemerintah daerah dan DPRD sengaja mengulur waktu penyelenggaraan Pilkades.
Bagi warga desa, keterlambatan itu bukan sekadar soal jadwal administratif. Tapi soal kepemimpinan yang absen, soal nasib pembangunan yang terhenti, dan soal rasa keadilan yang mulai hilang di akar rumput.
“Desa kami sudah dua tahun dipimpin Pj (pejabat sementara). Banyak program macet, keputusan penting tidak bisa diambil. Kami butuh pemimpin definitif,” kata Rofi, koordinator aksi, dengan suara serak setelah berjam-jam berorasi.
Pilkades yang Tak Kunjung Datang
Penundaan Pilkades di Sampang bukan hal baru. Sejak 2021 beberapa kali jadwal pemilihan kepala desa diundur dengan alasan belum adanya regulasi teknis dan kesiapan anggaran.
Padahal, di banyak desa, masa jabatan kepala desa sebelumnya sudah berakhir. Pemerintah Kabupaten Sampang menunjuk pejabat sementara untuk mengisi kekosongan, tapi kebijakan itu justru menimbulkan persoalan baru.
“Pj itu tidak punya legitimasi sosial. Mereka tidak punya akar di desa. Akibatnya, kebijakan banyak mandek dan pelayanan publik menurun,” Ucap Rofi menambahkan.
Menurutnya, mandeknya Pilkades menunjukkan lemahnya komitmen politik pemerintah daerah terhadap demokrasi di tingkat lokal.
