• Membatalkan proyek transisi energi yang tidak adil dan menggantinya dengan skema yang berbasis komunitas dan berkeadilan ekologis.

  • Memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan.

  • Membuka ruang partisipasi publik secara bermakna dalam setiap kebijakan lingkungan.

    • Baca Juga:Mahasiswa KKN UINSA Bersama DPRD Kabupaten Ngawi Sosialisasikan Urgensi Partisipasi Masyarakat Terhadap Kebijakan Pembangunan Desa

    "Hari Lingkungan Hidup harus menjadi pengingat bahwa bumi dan rakyat tidak bisa terus dikorbankan demi keuntungan segelintir pihak. Jangan tertipu oleh indeks. Lihatlah kenyataan di lapangan," ujar perwakilan Walhi+jatim" class="inline-tag-link">WALHI Jatim.

    Mereka menegaskan bahwa Jawa Timur membutuhkan keberanian politik untuk memilih jalan keberlanjutan yang berpihak pada rakyat dan alam.