Hal itu disebabkan karena Bendahara panitia dijabat oleh Kaur Keuangan, sedangkan ketua panitia dijabat oleh sekretaris desa, sedangkan kepala desa (incumbent) dan beberapa perangkat desa lainnya mendaftar sebagai bakal calon kepala desa.
“Hal tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, dimana ketua panitia pemilihan kepala desa dijabat oleh sekretaris desa, sedangkan para bakal calon kepala desa terdiri dari kepala desa (incumbent), perangkat desa, sangat berpotensi mengganggu netralitas dan imparsialitas panitia
yang merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan suatu pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil. Dan hal tersebut sudah terbukti dengan munculnya resistensi dan penolakan dari masyarakat terhadap keputusan panitia, khususnya terkait dengan
pengumuman husil verifikasi dan klarifikasi berkas pencalonan serta penetapan calon yang memenuhi
persyaratan," ungkap Bupati sesuai SK yang diturunkan pada 16 April 2021.
Selain itu, berdasarkan surat laporan dari TFPKD sebagaimana telah diuraikan pada huruf c di atas, yang diantaranya menyatakan bahwa pembentukan P2KD oleh BPD adalah cacal hukum, padahal Pembentukan Panitia merupakan titik awal dari dimulainya pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa, maka penting secara hukum untuk dilakukan pembentukan panitia kembali serta
