“Kami tidak ingin menghasilkan dokumen yang hanya indah di atas kertas. RAD ini harus benar-benar menjadi acuan dalam perencanaan program, pengambilan kebijakan, hingga proses evaluasi pembangunan daerah,” tegasnya.
Dalam FGD ini, masing-masing OPD diberi ruang untuk memberikan kontribusi sesuai dengan peran dan fungsi mereka. Mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, sosial, hingga bidang pemberdayaan ekonomi dan kebudayaan, semuanya terlibat secara aktif menyusun langkah-langkah konkrit yang berpihak pada kelompok-kelompok marginal.
Diskusi yang berlangsung secara dinamis ini juga menyerap berbagai masukan dari organisasi masyarakat sipil dan tim konsultan. Salah satu fokus penting yang dibahas adalah pemanfaatan data terpilah dan pendekatan analisis gender sebagai landasan dalam setiap proses perencanaan.
“Kami ingin memastikan tidak ada satupun kelompok yang terpinggirkan. Baik perempuan maupun pemuda harus mendapat posisi strategis dalam pembangunan, sebab mereka adalah penggerak utama masa depan Sumenep,” sambung Iksan.
Lebih dari sekadar forum evaluasi, FGD ini menjadi simbol keseriusan Pemkab Sumenep dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi.
