Secara rinci, 40 persen dari kasus pelanggaran ASN yang diproses terkait dengan perselingkuhan, sementara 35 persen berkaitan dengan disiplin kerja seperti sering terlambat hadir di kantor, dan sisanya, sebesar 25 persen, melibatkan pelanggaran lainnya.
“Kami selalu bertindak tegas tanpa pilih kasih terhadap ASN yang terbukti melanggar kode etik atau aturan yang berlaku. Pemberian sanksi ini didasarkan pada aturan, bukan atas dasar suka atau tidak suka,” tegas Bupati Fauzi.
Bupati Fauzi juga mengingatkan para ASN agar lebih disiplin dan menaati peraturan yang telah ditetapkan. Ia berharap pada tahun 2025 tidak ada lagi pelanggaran serupa, demi menjaga kehormatan pribadi maupun instansi.
“Saya berharap di tahun 2025 tidak ada ASN yang melakukan pelanggaran, sehingga tidak ada yang harus menerima sanksi yang merugikan diri sendiri dan mencemarkan nama baik Pemkab Sumenep,” pungkasnya.***
