Lebih lanjut Khairul yang juga sebagai Bendahara DPC Partai Gerindra Pamekasan Berharap Agar Kepala Desa Transparan dan selektif dalam melakukan pendataan.
"Kades harus transparan dan tepat sasaran, karena ini menyangkut kehidupan masyarakat yang ikut merasakan dampak dari pandemi Covid-19,"tuturnya.
Selaku pegiat anti korupsi, Khairul mengaku sudah banyak menerima keluhan masyarakat terkait realisasi BLT Dana Desa.
"Jangan sampai ada pembodohan terhadap masyarakat, karena BLT ini syarat dengan manipulatif, jangan sampai ada kata uang administrasi dan sebagainya"tutupnya. (mp/liq/rul)
