"Dibeberapa Desa dan Kecamatan itu juga belum terlaksana masalah kebijakan yang dikeluarkan Pemkab. Sehingga kami memberikan rekomendasi bahwa harus ada pengawalan kebijakan. Agar kebijakan yang dikeluarkan Pemkab benar-benar terlaksana dibawah," ujarnya.
Selain itu, Wakil Koordinator MPS, Nur Muhammad, juga menyampaikan terkait audiensi bersama Bupati Sumenep.