SUMENEP, MaduraPost – Sejumlah aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI) Cabang Sumenep, Madura, Jawa Timur, gelar demontrasi.
Mahasiswa menuntut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep membatalkan rencana perubahan peraturan daerah (Perda) nomor 12 tahun 2013, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) dari tahun 2013-2033.
Dalam tuntutannya, mahasiswa juga menolak rencana Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melakukan pertambangan fosfat menggunakan alat berat, dan berskala besar.
Aksis mahasiswa berjalan damai di depan kantor DPRD setempat. Jumat, (5/3/2021) pagi menjelang siang.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Rismal Abdilah menerangkan, dari data Badan Geologi Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Kabupaten Sumenep, memiliki sekitar 827.500 m³ zona karst, atau kawasan batu gamping yang menjadi pusat batuan fosfat.
Sementara, sesuai Perda RT/RW kawasan lindung karst yang berada di Sumenep cukup banyak. Meliputi Kecamatan Batuputih, Ganding, Guluk-Guluk, Manding, Gapura, Lenteng, Bluto, dan Arjasa. Delapan Kecamatan tersebut masuk zona karst kelas 1, hingga zona karst kelas 2 dan 3.
“Bahkan pemerintah Sumenep berencana menambah titik untuk penambangan fosfat menjadi 18 titik, dengan mengubah Perda nomor 12 tahun 2013 RT/RW dari tahun 2013-2033,” katanya, saat berorasi, Jumat (5/3).
Menurutnya, jika rencana penambangan fosfat ini dibiarkan, maka akan ada banyak dampak negatif, seperti kekeringan, kerusakan lingkungan hijau, kerusakan lahan pertanian, serta lubang-lubang besar pada tanah yang disebabkan galian alat berat tersebut. Hingga bisa terjadi gempa bumi, dan kurangnya cadangan air tawar.
“Kami tidak ingin Sumenep bernasib seperti wilayah yang menjadi bekas pertambangan pada beberapa Provinsi di Indonesia,” tegas dia.
Terpisah, Ketua DPRD Sumenep, Hamid Ali Munir, saat menemui mahasiswa mengatakan, semua aspirasi dari GMNI akan menjadi catatan bagi semua wakil rakyat itu.
Hamid meminta, mahasiswa segera membuat surat resmi, terkait bebera tuntuntan yang ingin disampaikan dan ditujukan pada semua pimpinan Fraksi DPRD Sumenep.
“Saya harap pimpinan Fraksi-Fraksi dikirimi surat dari apa yang menjadi tuntutan teman-teman,” imbau Hamid, didepan gedung parlemen. Sumenep.
Massa aksi berjalan kondusif saat dikawal ketat oleh aparat kepolisian, hingga membubarkan diri. (Mp/al/rul)
