BK Kesulitan Ungkap Aktor Pemalsu Tanda Tangan DPRD Pamekasan

  • Bagikan
Sejumlah aktivis saat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Pamekasan. (MaduraPost/Mohammad Munir)

PAMEKASAN, MaduraPost – Badan Kehormatan (BK) DPRD Pamekasan, Jawa Timur, merespons dugaan tanda tangan palsu yang dilakukan oleh oknum wakil rakyat. BK menyebut setidaknya dalam kasus ini sudah melakukan proses sidang secara berulang. Namun hingga kini belum dapat mengungkap watak pelaku pemalsu tanda tangan tersebut.

“Kepada Ketua BK untuk segera mungkin untuk melakukan atau kemudian segera menggelar sidang berikutnya, agar memanggil untuk segera bersangkutan hadir dalam persidangan tersebut, namun entah sampai sekarang Ketua BK tidak ada,” kata Anggota BK DPRD Pamekasan Hamdi.

Menindaklanjuti bukti petunjuk awal kata Hamdi, sudah menindaklanjuti ke Bank Jatim, bahkan pihaknya sudah beberapa kali sudah ketemu dengan pihak Bank Jatim.

BACA JUGA :  DPRD dan Kadinsos Pamekasan Siap Realisasikan Tuntutan Alpart Terkait BPNT

“Cuma yang menjadi persoalan disitu pihak Bank Jatim tidak punya berkas aslinya, pada saat kami tanya kenapa tidak punya aslinya, mereka (Bank Jatim, red) mengatakan berkas aslinya di tarik,” jelasnya.

Sebelumnya, sejumlah aktivis dari berbagai elemen organisasi menggelar aksi demonstrasi ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Rabu (24/11/2021). Mereka menuntut oknum anggota DPRD Pamekasan yang telah memalukan perbuatan memalukan tanda tangan palsu itu di proses hukum.

BACA JUGA :  Presiden Joko Widodo Belikan Mainan Mobil Tangki Untuk Jan Ethes

Serta meminta DPRD khusus Panitia Pemilihan (Panlih) PAW pengganti Wabup untuk menekan Bupati Pamekasan segera mengeluarkan ketentuan berupa batas waktu maksimal penyetoran nama-nama pengganti Wabup tersebut.

Kemudian mereka menuntut agar anggota-anggota DPRD Pemekaran yang tidak disiplin terutama berkaitan dengan kedisiplinan hadir diberikan sanksi dan menuntut agar segera berlakukan finger print untuk anggota DPRD setempat.

Menurut Basri selaku satu Korlap aksi dalam orasinya mengatakan, bahwa polemik ada di internal DPRD Kabupaten Pamekasan saat ini semakin menumpuk.

“Mulai kasus tanda tangan palsu, mobil sigap, Panlih hingga kedisiplinan anggota yang semakin menjadi polemiknya ditengah-tengah masyarakat,” teriaknya.

BACA JUGA :  Penuhi Janjinya, Kades Palengaan Laok Bangun Balai Desa Dan Perpusdes

Sementara Korlap aksi yang lain Syauqi menyebut jika melihat dari jadwal kunker dewan, kunker alat kelengkapan dewan dan pelatihan peningkatan kapasitas dewan seharusnya DPRD itu bisa berbeda dan menyelesaikannya.

“Kasus-kasus tersebut di atas ada yang sudah setahun bahkan ada yang hampir 2 tahun. Namun faktanya tak satupun tidak ada tindaklanjutnya,” katanya.

“Kasus-kasus itu hilang bagaikan ditelan bumi, bahkan yang memprakarsai kasus tersebut sudah tidak lagi bernyanyi dan lebih memilih berdiam diri ditempat sunyi,” pungkasnya.

  • Bagikan