Belum adanya tanggapan substantif dari organisasi profesi membuat sejumlah pertanyaan mengenai tanggung jawab tenaga medis dan mekanisme penanganan kasus ini masih belum terjawab.
Selain manajemen rumah sakit, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Sumenep juga memiliki tanggung jawab dalam pembinaan serta pengawasan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
Sekretaris Dinkes P2KB Sumenep, Moh. Nur Insan, pada 3 November 2026 menyampaikan bahwa Kepala Dinkes telah menginstruksikan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan untuk melakukan monitoring dan evaluasi ke RS BHC.
Namun, sampai perkembangan terakhir, belum ada pemaparan terperinci mengenai hasil evaluasi tersebut. Termasuk apakah pemeriksaan telah menyentuh seluruh tahapan pelayanan medis yang diterima Dani sebelum meninggal dunia.
Situasi ini membuat dugaan adanya tenaga medis yang dijadikan pihak paling bertanggung jawab semakin membutuhkan pembuktian.
Jika benar terdapat tindakan disipliner terhadap perawat, dasar dan hasil pemeriksaannya perlu dijelaskan. Begitu pula dengan keterlibatan dokter serta tenaga kesehatan lain dalam proses pengobatan pasien.
Pemeriksaan tidak boleh berhenti pada siapa yang menyuntik pasien. Seluruh keputusan klinis dan tindakan medis harus ditelusuri berdasarkan rekam medis serta keterangan pihak-pihak yang terlibat.
Hingga berita ini ditulis, manajemen RS BHC belum memberikan keterangan resmi mengenai kabar tidak bertugasnya perawat tersebut maupun informasi dokter yang dikabarkan menjalankan ibadah umrah.
Di tengah sederet informasi yang belum terkonfirmasi, keluarga Dani masih menunggu jawaban yang lebih mendasar daripada sekadar klaim perdamaian atau kabar pemberian sanksi kepada seorang perawat.***
