OPINI, MaduraPost - Ada peristiwa yang menguji seorang tokoh bukan karena ia terlibat langsung di dalamnya, melainkan karena namanya ikut dikaitkan dengan persoalan yang membutuhkan jawaban.
Pada saat seperti itu, kebesaran nama tidak lagi cukup diukur dari jabatan, pengaruh, atau perjalanan politik. Ia juga diuji melalui cara lembaga yang diasosiasikan dengannya menghadapi kritik dan mempertanggungjawabkan persoalan.
Polemik RS Baghraf Health Care (BHC) Sumenep menjadi salah satu ujian tersebut bagi MH Said Abdullah. Kematian Moh. Firman Ramadhani, pasien berusia 22 tahun, pada 13 Oktober 2026 memunculkan pertanyaan keluarga mengenai penanganan medis yang diterimanya.
Persoalan ini kemudian menjadi perhatian publik, termasuk melalui sidak Komisi IV DPRD Sumenep pada 22 Oktober dan pemberitaan mengenai akses wartawan untuk meliput.
Kematian pasien tentu tidak otomatis membuktikan adanya malapraktik. Kesimpulan harus didasarkan pada pemeriksaan objektif.
Namun, ketidakpastian tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan pertanyaan keluarga atau menghindari tanggung jawab memberikan penjelasan.
Nama besar tidak semestinya menjadi perisai dari pertanyaan publik. Said Abdullah dikenal sebagai tokoh politik nasional dengan pengaruh luas.
Namanya juga dikaitkan masyarakat dengan BHC. Hubungan tersebut membuat polemik rumah sakit berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap dirinya, meskipun tanggung jawab atas keputusan operasional tetap harus ditentukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing pihak.
Di sinilah pentingnya membedakan reputasi personal dari tanggung jawab institusi. Said tidak dapat serta-merta dianggap bertanggung jawab atas setiap persoalan rumah sakit.
Sebaliknya, keterkaitan dengan figur publik juga tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari pertanyaan mengenai pelayanan, tata kelola, dan pertanggungjawaban.
Masalahnya, kritik terhadap lembaga yang dikaitkan dengan tokoh tertentu kerap bergeser menjadi perdebatan tentang siapa yang sedang diserang dan siapa yang harus dibela.
Pertanyaan mengenai pelayanan pun tenggelam dalam pertarungan citra. Padahal, keluarga yang kehilangan anggota keluarganya tidak sedang mengikuti kontestasi politik.
Mereka membutuhkan penjelasan mengenai apa yang terjadi, bagaimana keputusan medis diambil, dan apakah prosedur yang semestinya telah dijalankan.
Keterbukaan adalah bagian dari tanggung jawab. Kepercayaan terhadap rumah sakit tidak hanya dibangun melalui fasilitas dan reputasi, tetapi juga melalui kualitas pelayanan, komunikasi yang layak, serta kesediaan menangani pengaduan secara profesional.
Karena itu, ketika muncul persoalan serius, keterbukaan bukan sekadar strategi komunikasi. Ia merupakan bagian dari tanggung jawab institusi.
Keterbukaan memang memiliki batas. Rekam medis dan data pribadi pasien harus dilindungi. Namun, menjaga kerahasiaan berbeda dari menghindari pertanggungjawaban.
Rumah sakit tetap dapat menjelaskan mekanisme pengaduan, proses evaluasi, dan langkah perbaikan tanpa melanggar hak pasien maupun keluarganya.
Jika BHC meyakini bahwa pelayanan telah berjalan sesuai prosedur, pemeriksaan yang transparan dapat membantu menjelaskan dasar keyakinan tersebut. Jika ditemukan kekeliruan, pihak yang bertanggung jawab harus bersedia mengakuinya dan melakukan perbaikan.
Institusi tidak menjadi lebih kuat karena kritik berhasil diredam, melainkan karena kritik digunakan untuk menemukan kelemahan dan memperbaikinya.
Reputasi harus dibuktikan. Nama besar dapat membangun kepercayaan awal, tetapi tidak menjamin kualitas sebuah institusi. Ketika sebuah rumah sakit diasosiasikan dengan tokoh yang dikenal memiliki kepedulian sosial, masyarakat tentu berharap nilai tersebut tercermin dalam pelayanan sehari-hari.
Harapan itu bukan bukti bahwa tokoh yang bersangkutan terlibat dalam setiap keputusan rumah sakit. Namun, reputasi yang melekat pada seseorang membawa konsekuensi berupa ekspektasi publik terhadap lembaga yang dikaitkan dengannya.
Karena itu, menjaga nama baik tidak cukup dilakukan melalui pembelaan atau pernyataan mengenai karakter seseorang. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa lembaga terkait bekerja secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab.
Bagi Said Abdullah, persoalan ini semestinya menjadi pengingat bahwa reputasi tidak dapat dipertahankan hanya dengan mengandalkan jasa masa lalu atau dukungan orang-orang di sekitarnya.
Kepercayaan harus terus dibuktikan melalui tindakan nyata. Bagi pengelola BHC, polemik ini menjadi kesempatan untuk menunjukkan bahwa profesionalisme mencakup bukan hanya pelayanan medis, tetapi juga komunikasi dan pertanggungjawaban.
Jangan biarkan duka tenggelam dalam pertarungan citra. Di tengah perdebatan mengenai nama besar dan hubungan kekuasaan, satu hal tidak boleh dilupakan, seorang anak muda telah meninggal dunia, dan keluarganya sedang mencari penjelasan.
Keluarga korban tidak boleh dijadikan alat untuk menjatuhkan seseorang. Sebaliknya, reputasi seorang tokoh juga tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi perhatian terhadap pertanyaan keluarga.
Keduanya harus ditempatkan secara proporsional, hak keluarga untuk memperoleh penjelasan harus dihormati, sementara dugaan kesalahan harus diperiksa secara objektif.
Pemerintah daerah, DPRD, pengelola rumah sakit, dan pihak berwenang perlu memastikan bahwa pemeriksaan berjalan melalui mekanisme yang tepat. Jika ditemukan kekeliruan, harus ada pertanggungjawaban sesuai ketentuan.
Jika tidak ditemukan kesalahan, hasil pemeriksaan harus mampu menjelaskan dasar kesimpulannya. Tujuan akhirnya bukan memenangkan perdebatan, melainkan memastikan persoalan diselesaikan dan perbaikan dilakukan apabila diperlukan.
Pada akhirnya, polemik BHC menjadi ujian bagi manajemen rumah sakit, pihak-pihak yang berkaitan dengannya, dan cara masyarakat menilai reputasi.
Kritik tidak boleh langsung dianggap sebagai vonis, tetapi pengaruh dan nama besar juga tidak boleh digunakan untuk menutup pertanyaan.
Said Abdullah tidak harus dianggap bersalah hanya karena namanya dikaitkan dengan BHC. Namun, reputasi yang melekat pada namanya juga tidak dapat menggantikan kebutuhan akan penjelasan yang objektif dan bertanggung jawab.
Sebab, nama besar tidak membutuhkan masyarakat yang berhenti bertanya. Nama besar membutuhkan institusi yang berani menjawab.
Dalam kasus BHC, yang paling penting bukanlah siapa yang menang dalam pertarungan citra, melainkan apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana persoalan itu diperiksa, dan langkah apa yang diambil untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.***
Penulis : Adi Wijaya (Aktivis Politik Depok)
